(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit yang akan berlaku sejak Juni tahun 2023 mendatang. Selain itu, Presiden mengungkapkan bahwa hal tersebut, sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. <\/p>\n
“Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,\u201d jelas Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, pada Rabu, 21 Desember 2022 di Istana Merdeka.<\/p>\n
Diperkirakan, dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.<\/p>\n
Untuk itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.<\/p>\n
\u201cPemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut, menurut Presiden, berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari Rp17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat.<\/p>\n
\u201cPerkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari USD30 miliar. Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,\u201d tegasnya.<\/p>\n