(Vibimedia – Nasional) \u00a0Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja telah diterbitkan Pemerintah. Mengacu pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.<\/p>\n
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni\u00a0Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020\u00a0tentang Cipta Kerja.<\/p>\n
Dalam pernyataan tertulisnya yang diakses pada laman Kemnaker, Jumat (06\/01\/2023), Menaker menyatakan, penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perpu 2\/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja\/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis.<\/p>\n
Adapun substansi ketenagakerjaan yang disempurnakan dalam Perpu ini antara lain:<\/p>\n
Pertama,<\/em><\/strong> ketentuan alih daya (outsourcing). Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perpu ini, jenis pekerjaan alih daya dibatasi.<\/p>\n Ida menegaskan, dengan adanya pengaturan ini maka tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan\u00a0outsourcing. Nantinya, jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah.<\/p>\n Kedua,<\/em> <\/strong>penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minimum. Upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).<\/p>\n Pada Perpu ini ditegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) serta dapat menetapkan upah minimum UMK apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP.<\/p>\n Menaker menjelaskan, kata \u2018dapat\u2019 yang dimaksud dalam Perpu harus dimaknai bahwa gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK apabila nilai hasil penghitungannya lebih tinggi dari UMP.<\/p>\n Ketiga,<\/em><\/strong> penegasan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk pekerja\/buruh yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih.<\/p>\n Keempat,<\/strong><\/em> terkait penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan\u00a0Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016\u00a0tentang Penyandang Disabilitas.<\/p>\n Kelima,<\/strong> <\/em>perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan hak waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh, serta terkait manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.<\/p>\n Menaker menjelaskan, perubahan terkait substansi ketenagakerjaan tersebut mengacu pada hasil serap aspirasi UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah antara lain Manado, Medan, Batam, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, dan Jakarta. Bersamaan dengan itu telah dilakukan kajian oleh berbagai lembaga independen.<\/p>\n \u201cBerdasarkan hal-hal tersebut pemerintah kemudian melakukan pembahasan mengenai substansi yang perlu diubah. Pertimbangan utamanya adalah penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, pelindungan pekerja\/buruh dan juga keberlangsungan usaha,\u201d tandasnya.<\/p>\n Baca juga:<\/p>\n (Vibimedia – Nasional) \u00a0Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022\u00a0tentang Cipta Kerja telah diterbitkan Pemerintah. Mengacu pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":373530,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[30060,30059],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nUndang-Undang Cipta Kerja Berikan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Indonesia<\/a><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"