(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji pemberian insentif maupun sanksi bagi instansi yang menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya. <\/p>\n
Menurut Presiden, dalam pemberian insentif tersebut akan mempertimbangkan tingkat penggunaan produk dalam negeri sebagai faktor penentu besaran tunjangan kinerja (tukin) instansi.<\/p>\n
\u201cTunjangan kinerja salah satunya dilihat dari pembelian produk dalam negeri dari kementerian\/lembaga, provinsi, kabupaten\/kota, BUMN, BUMD itu,\u201d jelas Presiden usai membuka acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Maret 2023.<\/p>\n
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menghubungkan tunjangan kinerja dengan tingkat pembelian produk dalam negeri.<\/p>\n
\u201cItu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke MenPAN-RB, untuk yang namanya tukin\u2013ini kalau sudah masuk ke tukin semuanya akan semangat\u2013akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian\/lembaga, kabupaten\/kota, provinsi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Adapun untuk sanksinya, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) untuk merumuskannya. Dengan adanya sistem insentif dan sanksi, Presiden berharap Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) bisa lebih optimal.<\/p>\n
\u201cJadi saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal dan kalau tukinnya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten\/kota, kementerian\/lembaga, masih coba-coba beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,\u201d katanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji pemberian insentif maupun sanksi bagi instansi yang menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya. Menurut Presiden, dalam pemberian insentif tersebut akan mempertimbangkan tingkat penggunaan produk dalam negeri sebagai faktor penentu besaran tunjangan kinerja (tukin) instansi. \u201cTunjangan kinerja salah satunya dilihat dari pembelian produk dalam negeri […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":375385,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n