(Berita Daerah \u2013 Nasional) Pemerintah diminta untuk segera mengeluarkan peraturan tentang Bahan Bakar Nabati (BBN) dari hulu hingga hilir sehingga dapat mendukung pengembangan program bio energi dalam jangka panjang. Pengembangan energi BBN ini untuk mengurangi penggunaan energi fosil sekaligus mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM).<\/p>\n
Chairman Indonesia Institute for Clean Energy Lulu Sumiarso di Jakarta, Kamis (2\/7) menegaskan jika pengembangan bio energi atau BBN di dalam negeri harus jangka panjang dan tidak bisa dengan kebijakan sepengal-sepenggal tanpa diikuti aturan lainnya.\u00a0Pihaknya tidak yakin apakah saat ini ada stretegi atau tidak, untuk itu perlu dibuat strateginya karena menghadapi energi. Kebijakan yang tanpa diimbangi dengan peraturan akan menghambat.<\/p>\n
Selanjutnya Lulu menambahkan jika sebaiknya kebijakan dibuat secara menyeluruh hingga ke pemerintah daerah. Hal tersebut dinilai sangat diperlukan karena dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan terutama untuk memfasilitasi pemasaran bio diesel. Selama ini pengembangan bio energi ini terkesan mahal jika dibandingkan dengan harga BBM di Jakarta dan Jawa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan harga BBM di lokal setempat seperti misalnya Papua tentunya tidak akan mahal.<\/p>\n