(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045.<\/p>\n
\u201cUntuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sini lah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,\u201d ungkap Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Rabu, 14 Juni 2023. <\/p>\n
Presiden juga menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Presiden pun menilai bahwa masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.<\/p>\n
\u201cIni perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,\u201d tegas Presiden.<\/p>\n
Presiden pun menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Presiden memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.<\/p>\n
\u201cBapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,\u201d katanya.<\/p>\n
Contoh lainnya, Presiden menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Selain itu, Presiden melanjutkan, masalah tersebut perlu pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.<\/p>\n
\u201cKita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,\u201d ujar Presiden.<\/p>\n
Padahal, Presiden Jokowi melanjutkan, untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.<\/p>\n
\u201cIni tugas BPKP, Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai orientasinya ke situ, orientasi hasil arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian\/lembaga, hal-hal yang konkret, biar apa? Produktif,\u201d ucapnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. \u201cUntuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sini lah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":377869,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n