(Vibizmedia-Nasional) Wakil Presiden Ma\u2019ruf Amin meluncurkan 21 mal pelayanan publik (MPP) digital kabupaten\/kota di Istana Wakil Presiden, pada Selasa, 20 Juni 2023. <\/p>\n
MPP digital ini merupakan awal kerja besar pemerintah untuk mengintegrasikan dan memadukan layanan digital di tanah air.<\/p>\n
\u201cSebagai upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi, pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan,\u201d ungkap Ma’ruf Amin.<\/p>\n
Menurutnya, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego sektoral sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif untuk memadukan kewenangan, menyepakati standar dan jenis pelayanan publik, serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu lintas institusi birokrasi.<\/p>\n
\u201cHadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,\u201d tegasnya.<\/p>\n
MPP tidak boleh sekedar berorientasi pada bangunan fisik, lanjutnya, tetapi juga harus memastikan fungsi pelayanan publik yang terpadu dapat berjalan baik, cepat, dan nyaman.<\/p>\n
\u201cSaya minta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia memaparkan strategi untuk mengembangkan MPP digital.<\/p>\n
Pertama, Wapres mendorong seluruh kementerian\/lembaga (K\/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan lain untuk membaca dengan baik tren disrupsi teknologi yang menuntut perubahan pola pikir dan pola pelayanan publik berkualitas.<\/p>\n
\u201cDigitalisasi pelayanan bukan sekadar mengubah versi analog ke digital, melainkan juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir, serta mengedepankan digitalisasi yang terintegrasi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Kedua, sambung Wapres, MPP digital sebagai tonggak transformasi pelayanan digital harus menjadi solusi bagi fragmentasi pelayanan publik.<\/p>\n
\u201cMPP digital hendaknya mampu mengintegrasikan proses bisnis pelayanan lintas sektor, standardisasi layanan, penggunaan teknologi informasi yang mudah dan murah, serta literasi digital,\u201d ucap Wapres.<\/p>\n
Ketiga, Wapres meminta agar K\/L dan pemda secara intens memastikan pelaksanaan percontohan MPP digital, termasuk memperluas cakupan layanan dasar yang sering diakses masyarakat.<\/p>\n
\u201cCermati aspirasi dan umpan balik dari uji coba MPP digital ini, dan sempurnakan dari waktu ke waktu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Keempat, dalam konteks yang lebih luas, Wapres meminta agar MPP digital diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan stunting.<\/p>\n
\u201cTerakhir, saya ingin menekankan pentingnya peta jalan MPP digital sebagai bagian strategis dari pembangunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional dan daerah,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa MPP digital merupakan transformasi digital pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang efektif ke masyarakat.<\/p>\n
\u201cSesuai arahan Bapak Presiden dan Wapres, integrasi dan keterpaduan layanan digital harus dilakukan agar semuanya simpel serta tak bikin bingung rakyat. Kerja besar ini telah dimulai, di mana Presiden juga telah menerbitkan Perpres terkait Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),\u201d ujar Anas.<\/p>\n
MPP digital menggunakan skema single sign-on yang diterapkan pada semua lini pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, di mana masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan.<\/p>\n
\u201cPenyederhanaan proses bisnis dapat mewujudkan pelayanan yang lebih sederhana, mudah, dan cepat,\u201d terang Anas.<\/p>\n
Berikut 21 Daerah Tahap Awal Implementasi MPP Digital:<\/p>\n
1. Kabupaten Banyumas<\/p>\n
2. Kabupaten Banyuwangi<\/p>\n
3. Kabupaten Brebes<\/p>\n
4. Kabupaten Grobogan<\/p>\n
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan<\/p>\n
6. Kabupaten Kotawaringin<\/p>\n
7. Kabupaten Magetan<\/p>\n
8. Kabupaten Musi Rawas<\/p>\n
9. Kabupaten Sragen<\/p>\n
10. Kabupaten Tuban<\/p>\n
11. Kota Banda Aceh<\/p>\n
12. Kota Batam<\/p>\n
13. Kota Bukittinggi<\/p>\n
14. Kota Kendari<\/p>\n
15. Kota Magelang<\/p>\n
16. Kota Metro<\/p>\n
17. Kota Mojokerto<\/p>\n
18. Kota Samarinda<\/p>\n
19. Kota Surakarta<\/p>\n
20. Kota Tanjung Pinang<\/p>\n
21. Kota Yogyakarta <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Wakil Presiden Ma\u2019ruf Amin meluncurkan 21 mal pelayanan publik (MPP) digital kabupaten\/kota di Istana Wakil Presiden, pada Selasa, 20 Juni 2023. MPP digital ini merupakan awal kerja besar pemerintah untuk mengintegrasikan dan memadukan layanan digital di tanah air. \u201cSebagai upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi, pola pelayanan publik berbasis […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":378110,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1,188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n