(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas rencana penghapusbukuan atau penghapustagihan kredit macet UMKM di perbankan.<\/p>\n
\u201cTadi kita bahas mengenai restrukturisasi UMKM. Restrukturisasi UMKM ini terkait dengan kredit termasuk penghapusbukuan atau penghapustagihan,\u201d ungkap Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Istana Merdeka, Senin, 17 Juli 2023.<\/p>\n
Airlangga mengungkapkan sejumlah peraturan pendukung penghapusbukuan dan penghapustagihan ini sudah siap. Aturan tersebut, antara lain, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14\/15\/PBI\/2012 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40\/POJK.03\/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.<\/p>\n
\u201cBerdasarkan perundang-undangannya, sebetulnya undang-undangnya semua siap,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) khususnya pada Pasal 250 dan 251 juga terdapat ketentuan mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM pada bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.<\/p>\n
\u201cTerkait dengan UMKM dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan. Dan ini ada persyaratan ketentuan, yaitu pertama piutang macet restrukturisasi dulu, kemudian sesudah penagihan optimal restrukturisasi tetap tidak tertagih, nah itu bisa dihapusbukukan atau hapustagih,\u201d katanya.<\/p>\n
Terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan yang harus dilakukan terutama dari segi perpajakan terkait UMKM.<\/p>\n
\u201cAturan dari PP [Peraturan Pemerintah] 130 Tahun 2000, penghapusan itu tidak lebih dari Rp350 juta, karena tentu sekarang kita lihat KUR itu kan udah 500 juta, jadi yang kita minta plafon dinaikkan ke plafonnya KUR,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Terkait penyesuaian ketentuan plafon kredit untuk penghapusbukuan kredit macet tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah akan segera membuat kriteria yang dituangkan dalam aturan turunan dari UU P2SK.<\/p>\n
\u201cAkan dibahas dalam satu-dua minggu ke depan dan nanti akan diturunkan menjadi sebuah bagian dari PP turunan dari Undang-undang P2SK,\u201d tandasnya.<\/p>\n
Berdasarkan data kolektibilitas kredit UMKM pada bank himbara per 31 Desember 2022, jumlah debitur yang masuk kolektibilitas 2 atau dalam perhatian sebanyak 912.259 sedangkan kolektibilitas 5 atau macet sebanyak 246.324.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas rencana penghapusbukuan atau penghapustagihan kredit macet UMKM di perbankan. \u201cTadi kita bahas mengenai restrukturisasi UMKM. Restrukturisasi UMKM ini terkait dengan kredit termasuk penghapusbukuan atau penghapustagihan,\u201d ungkap Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo mengenai restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":378827,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n