(Vibizmedia \u2013 Nasional) Ditengah-tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (6\/7).<\/p>\n
Ketua \u200eDewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih didampingi oleh Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menemui Presiden dalam rangka memberikan masukan kepada presiden sebagai kewajiban mengenai perkembangan ekonomi terakhir.<\/p>\n
Masukan tersebut dalam bentuk upaya untuk menggenjot kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih melambat. Sampai dengan kuartal I 2015 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,71%, lebih lambat dibandingkan periode yang sama dalam pada tahun sebelumnya sebesar 5,14%.<\/p>\n
Sri mengatakan pemerintah masih memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu ini, dengan perbaikan kinerja ekonomi dan stabilitas ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan perekonomian Yunani, negara yang telah resmi menjadi negara maju pertama yang bangkrut akibat gagal bayar utang sebesar 1,54 miliar euro.<\/p>\n
Meski demikian, kinerja lembaga kementerian\/lembaga dalam mengelola sistem keuangan sekarang lebih baik mekanisme serta undang-undangnya, Sri menilai kondisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Yunani. \u200eYunai resmi menjadi negara maju pertama yang bangkrut akibat gagal bayar utang Internasional Monetary Fund (IMF) sebesar 1,54 miliar atau setara Rp 22 triliun.<\/p>\n
\n
Journalist\u00a0 : Rully<\/em> (Vibizmedia \u2013 Nasional) Ditengah-tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (6\/7). Ketua \u200eDewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih didampingi oleh Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menemui Presiden dalam rangka memberikan masukan kepada presiden sebagai kewajiban mengenai perkembangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":38099,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\n Editor\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em>
\n Pic\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Setneg\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"