(Vibizmedia – IKN Kalimantan Timur) Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan, pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang dan disetujui 93 persen fraksi di DPR.<\/p>\n
\u201cIKN ini ada undang-undangnya, undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apalagi yang mau ditanyakan? 93 persen lho,\u201d ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (02\/11\/2023).<\/p>\n
Presiden menyampaikan, saat ini pemerintah terus menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Mulai dari pembangunan istana serta kantor presiden dan wakil presiden, kementerian\/lembaga, air, hingga listrik.<\/p>\n
Selain itu, pemerintah juga mempercepat masuknya investor swasta dan dunia usaha dalam pembangunan IKN. Presiden menyebut bahwa sejak dua-tiga bulan lalu pembangunan sejumlah infrastruktur sudah dimulai oleh pihak swasta.<\/p>\n
\u201cKita lihat dunia usaha dua bulan, tiga bulan yang lalu sudah memulai hotel, ada rumah sakit, ada mal, ada sekolah, ada\u00a0training center, semuanya sudah dimulai,\u201d ungkap Presiden.<\/p>\n
Menurut Presiden, hingga bulan Desember mendatang terdapat pembangunan senilai Rp45 triliun yang akan direalisasikan. Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang.<\/p>\n
\u201cTapi memang ini sekali lagi bukan untuk proyek tahun depan, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 tahun, kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20 persen anggaran dari APBN, 80 persen dari\u00a0private sector<\/em>,\u201d ucap Presiden.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – IKN Kalimantan Timur) Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan, pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang dan disetujui 93 persen fraksi di DPR. \u201cIKN ini ada undang-undangnya, undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apalagi yang mau ditanyakan? […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":381831,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[8873],"tags":[30713,30162],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n