(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membentuk Dewan Media Sosial (DMS) yang diperuntukkan melindungi anak dari kekerasan atau perundungan di ruang digital, seperti rekomendasi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk meningkatkan pelindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection.<\/p>\n
Dalam keterangannya terkait acara Google AI Untuk Indonesia Emas di Jakarta, seperti dilansir pada Selasa (4\/6\/2024), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa memang perlu melindungi anak-anak di ruang digital dan yang disebut child online protection\u00a0atau perlindungan anak di ruang digital. Kadangkala kita melihat di media sosial ada anak di-bully\u00a0di sekolahnya. Yang seperti ini adalah korban\u00a0bully dan harus dilindungi.<\/p>\n
Menurut Budi Arie, pembentukan DMS selaras dengan komitmen Pemerintah pada awal 2024 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<\/p>\n
Bahkan, kajian akademik DMS juga sudah dilakukan oleh UNESCO dan diserahkan kepada Kementerian Kominfo.<\/p>\n
Budi Arie melanjutkan, Dewan Media Sosial ini bukan ide sembarangan tetapi merupakan rekomendasi dari UNESCO, dimana usulan itu diberikan bahkan naskah akademik sejumlah 160 halaman.<\/p>\n
Menkominfo mengakui, saat ini Pemerintah belum mengambil langkah dalam pembentukan DMS. Sebab, saat ini Pemerintah tengah menimbang rencana kebijakan pembentukan DMS itu karena menimbulkan polemik di masyarakat.<\/p>\n
Budi Arie menambahkan, perkembangan media baru ini bisa jadi memunculkan\u00a0dispute (perselisihan). Karena itu penataannya perlu dilakukan reformasi ulang. Prinsipnya ini adalah independen seperti Dewan Pers. Jadi nanti akan dilakukan kajian dan juga berdiskusi dengan banyak pihak.<\/p>\n
Menkominfo meminta masyarakat tidak salah mengartikan diskusi yang tengah berkembang. Dia menegaskan Dewan Media Sosial tidak akan membatasi kebebasan berpendapat publik di\u00a0platform\u00a0media sosial. Hal ini adalah rekomendasi organisasi internasional, UNESCO.<\/p>\n
Budi Arie juga mengatakan, dalam usulan UNESCO, Dewan Media Sosial berbentuk jejaring atau koalisi independen yang tidak berada di bawah naungan pemerintah. Anggota Dewan Media Sosial akan terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, hingga pelaku industri.<\/p>\n
\u201cPrinsip UNESCO itu melibatkan multistakeholders dalam media sosial. Jadi itu independen dan kerja sama atau koalisi lintas\u00a0stakeholders\u00a0seperti pemuka agama, akademisi, masyarakat, semua penggiat media sosial,\u201d tutup Menkominfo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membentuk Dewan Media Sosial (DMS) yang diperuntukkan melindungi anak dari kekerasan atau perundungan di ruang digital, seperti rekomendasi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk meningkatkan pelindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection. Dalam keterangannya terkait acara Google AI Untuk Indonesia Emas […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":388033,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[31241],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n