<\/p>\n
Menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19\/9).<\/p>\n
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Ini didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.<\/p>\n
Menkeu mengatakan target penerimaan perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.<\/p>\n
\u201cPNBP juga sebagai instrumen regulatory<\/em> untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,\u201d ujar Menkeu.<\/p>\n Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian\/Lembaga (K\/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.<\/p>\n \u201cKami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan. Perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender,\u201d ujar Menkeu.<\/p>\n Lebih lanjut, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah. Dan keterlibatan dalam global supply chain.<\/p>\n Sementara, total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K\/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.<\/p>\n \u201cTingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN,\u201d ujar Menkeu.<\/p>\n Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif.<\/p>\n Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025, disepakati yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Inflasi terkendali sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per US Dolar, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen.<\/p>\n Indonesian Crude Oil Price (ICP)<\/em> sebesar US$82\/Barel, dan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari. Dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.<\/p>\n Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0-8,0 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen. Demikian juga, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5-5,0 persen, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.<\/p>\n \u201cDiharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56,\u201d kata Menkeu.<\/p>\n Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025.<\/p>\n \u201cAPBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting<\/em><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia \u2013 Economy & Business) \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19\/9). Dalam kesempatan tersebut, […]<\/p>\n","protected":false},"author":101025,"featured_media":392004,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[22],"tags":[31825],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n\u201cTransfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif. Dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah,\u201d kata Menkeu.<\/h5>\n
Termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.<\/h5>\n
Penguatan well-being<\/em> dan sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis.<\/h5>\n
Menkeu menuturkan APBN tahun 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme. Namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.<\/h5>\n
\nAPBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural. Di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia,\u201d ujar Menkeu.<\/p>\n