(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mulai menerapkan kebijakan registrasi nomor seluler berbasis biometrik sebagai langkah konkret untuk menekan maraknya penipuan online yang meresahkan masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.<\/p>\n
Penipuan digital dan penyalahgunaan nomor anonim menjadi salah satu keluhan utama publik dalam beberapa tahun terakhir. Banyak tindak kejahatan siber bermula dari penggunaan nomor seluler yang tidak terverifikasi secara jelas.<\/p>\n
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa sistem registrasi biometrik dirancang untuk memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n
\u201cSebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,\u201d ujar Meutya saat peluncuran program Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (27\/1\/2026).<\/p>\n
Melalui kebijakan ini, pendaftaran kartu SIM dilakukan menggunakan verifikasi wajah yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mekanisme tersebut diharapkan mampu menutup celah penggunaan nomor sekali pakai yang kerap dimanfaatkan untuk penipuan, phishing, hingga penyalahgunaan kode OTP.<\/p>\n
Meutya menegaskan, kebijakan registrasi biometrik bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan memberikan perlindungan sejak awal penggunaan layanan telekomunikasi.
\n\u201cRegistrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini justru melindungi masyarakat sejak awal,\u201d katanya.<\/p>\n
Selain verifikasi biometrik, pemerintah juga membatasi jumlah kepemilikan nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari penataan registrasi kartu SIM yang telah diterapkan sejak 2014. Namun, seiring berkembangnya modus kejahatan digital, pemerintah menilai diperlukan sistem validasi identitas yang lebih kuat dan adaptif.<\/p>\n
Dengan penerapan registrasi biometrik nomor seluler, pemerintah berharap dapat menekan penipuan online dari sisi hulu sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat dalam berkomunikasi dan beraktivitas di ruang digital yang semakin kompleks.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mulai menerapkan kebijakan registrasi nomor seluler berbasis biometrik sebagai langkah konkret untuk menekan maraknya penipuan online yang meresahkan masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Penipuan digital dan penyalahgunaan nomor anonim menjadi salah satu keluhan utama publik dalam beberapa […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":407813,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[33705],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n