(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa strategi nasional untuk menanggulangi kemiskinan tidak dapat hanya berfokus pada kelompok masyarakat miskin. Pemerintah juga perlu memberi perhatian serius pada upaya mencegah kelompok rentan dan kelas menengah agar tidak mengalami penurunan kesejahteraan di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Rabu (4\/3\/2026).<\/p>\n
Menurut Muhaimin, kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari menyusutnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya kelompok rentan miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya kuat dalam menghadapi tekanan biaya hidup, ketidakpastian pasar kerja, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi kelas menengah yang menjadi motor utama permintaan domestik serta penopang stabilitas ekonomi. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dirancang lebih komprehensif, tidak hanya membantu kelompok miskin tetapi juga mencegah kelompok rentan dan kelas menengah agar tidak turun kelas.<\/p>\n
Pemerintah sendiri telah menetapkan target ambisius, yakni menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dan menekan tingkat kemiskinan nasional menjadi maksimal 5 persen pada 2029. Target tersebut dinilai hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran serta kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<\/p>\n
Muhaimin juga menekankan pentingnya menjadikan indikator kemiskinan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Jika indikator tersebut diabaikan, kebijakan dan alokasi anggaran berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat memperlebar kesenjangan.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia menilai Indonesia kini memasuki paradigma baru dalam pembangunan kesejahteraan, yakni beralih dari pendekatan yang semata berfokus pada perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat. Bantuan sosial, menurutnya, hanya bersifat sebagai bantalan sementara, sedangkan jaminan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman. Namun, untuk mendorong masyarakat naik kelas secara berkelanjutan, pendekatan pemberdayaan harus menjadi prioritas utama.<\/p>\n
Dengan paradigma tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu melindungi kelompok miskin sekaligus memperkuat daya tahan kelompok rentan dan kelas menengah agar tetap produktif dan memiliki akses terhadap peluang ekonomi.<\/p>\n
Dalam rapat koordinasi tersebut, Muhaimin juga memaparkan paket kebijakan pemberdayaan masyarakat yang akan dijadikan proyek percontohan nasional. Paket ini mencakup delapan program utama yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan beban biaya hidup, serta memperluas akses usaha.<\/p>\n
Program tersebut meliputi pelatihan kerja bagi masyarakat miskin ekstrem agar dapat masuk ke sektor formal, penyediaan hunian sewa murah bagi pekerja di dekat lokasi kerja, penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan, program penempatan lulusan SMK ke pasar kerja global, pemanfaatan aset pemerintah dan BUMN untuk pengembangan usaha rakyat melalui program Pasar 1.001 Malam, renovasi dan rehabilitasi pesantren, pemanfaatan tanah objek reforma agraria untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin, serta percepatan pemulihan sosial-ekonomi pascabencana di Aceh dan Sumatra.<\/p>\n
Muhaimin menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut bertujuan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pemberdayaan ekonomi produktif.<\/p>\n
Ia berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum konsolidasi nasional agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa strategi nasional untuk menanggulangi kemiskinan tidak dapat hanya berfokus pada kelompok masyarakat miskin. Pemerintah juga perlu memberi perhatian serius pada upaya mencegah kelompok rentan dan kelas menengah agar tidak mengalami penurunan kesejahteraan di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks. Pernyataan tersebut disampaikan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":409326,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[33966,33968,33967],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n