(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga avtur yang berimbas pada kenaikan tarif tiket pesawat.<\/p>\n
Sebagai respons cepat, Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi strategis untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket tetap terjangkau. Salah satunya dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik di kisaran 9% hingga 13%.<\/p>\n
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24\/2026) yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap kenaikan harga avtur pada tahun anggaran 2026.<\/p>\n
Aturan ini ditetapkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 April 2026, yang memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada penerbangan domestik.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan oleh Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Minggu (26\/4\/2026). Ia menjelaskan bahwa melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan *fuel surcharge* ditanggung oleh pemerintah, sehingga harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa insentif ini berlaku selama 60 hari, baik untuk pembelian tiket maupun periode penerbangan, terhitung satu hari setelah aturan diundangkan, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.<\/p>\n
Menurutnya, kebijakan fiskal ini menjadi langkah penting untuk meredam tekanan kenaikan harga tiket, mengingat biaya avtur berkontribusi sekitar 40% terhadap total biaya operasional maskapai.<\/p>\n
Untuk memastikan implementasi berjalan tepat sasaran, maskapai tetap diwajibkan melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan seperti biasa. Skema ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya yang paling membutuhkan, serta tetap dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan.<\/p>\n
Sebelumnya, Pemerintah juga telah menyesuaikan besaran *fuel surcharge* melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi 38% untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya masing-masing 10% dan 25%.<\/p>\n
Melalui kombinasi kebijakan tersebut, Pemerintah berharap masyarakat tetap dapat mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah tekanan kenaikan harga energi global.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga avtur yang berimbas pada kenaikan tarif tiket pesawat. Sebagai respons cepat, Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi strategis untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket tetap terjangkau. Salah satunya dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik di kisaran […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":411087,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[26],"tags":[34193],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n