(Vibizmedia – Jakarta) Dalam upaya mempercepat program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Satgas ini bertugas mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari paket dan stimulus ekonomi hingga program prioritas lintas kementerian\/lembaga sesuai arahan Presiden. Selain itu, Satgas juga berperan dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta mendorong langkah-langkah terobosan yang cepat dan terintegrasi.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga usai rapat perdana (kick-off) Satgas P3-MPPE yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28\/04).<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya, Satgas P3-MPPE dibagi ke dalam lima kelompok kerja (pokja), yakni Pokja I untuk perumusan strategi pertumbuhan ekonomi, Pokja II untuk percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), Pokja III untuk dukungan regulasi dan kelembagaan, Pokja IV untuk perdagangan dan kerja sama internasional, serta Pokja V untuk monitoring dan evaluasi program serta anggaran.<\/p>\n
Pada rapat perdana tersebut, Satgas membahas sejumlah isu strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah pemberian insentif bagi sektor industri, termasuk penurunan bea masuk impor LPG menjadi 0 persen sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta yang pasokannya terbatas akibat dinamika global, termasuk konflik di Selat Hormuz. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa penurunan bea masuk bahan baku plastik menjadi 0 persen selama enam bulan.<\/p>\n
Pemerintah juga akan melakukan reformasi perizinan impor melalui penyederhanaan dan peningkatan transparansi proses. Langkah ini mencakup penyesuaian regulasi terkait pertimbangan teknis oleh Kementerian Perindustrian, revisi kebijakan oleh Kementerian Perdagangan, serta peningkatan transparansi layanan sertifikasi SNI melalui sistem SIINas dan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih terukur.<\/p>\n
Di sisi lain, kemudahan perizinan dasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga akan diperkuat melalui standarisasi biaya dan penyederhanaan prosedur, khususnya bagi UMKM dan program prioritas pemerintah. Selain itu, proses perizinan lahan seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan didorong untuk terintegrasi secara digital dalam sistem OSS.<\/p>\n
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri terkait, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Kepala BKPM, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas P3-MPPE.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Dalam upaya mempercepat program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Satgas ini bertugas mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari paket dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":411348,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34226],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n