(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah proses penataan tenaga non-ASN di berbagai daerah, pemerintah berupaya memastikan layanan pendidikan tetap berjalan stabil. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah diberikan dasar hukum untuk tetap menugaskan guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri.<\/p>\n
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu guru honorer yang sebelumnya diliputi ketidakpastian status penugasan. Selain menjaga keberlangsungan proses pembelajaran, aturan tersebut juga memberikan rasa aman bagi para pendidik yang telah lama mengabdi di sekolah.<\/p>\n
Berdasarkan data Dapodik per 31 Desember 2024, tercatat lebih dari 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Keberadaan mereka dinilai masih sangat penting dalam menopang layanan pendidikan di berbagai wilayah.<\/p>\n
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah tetap dapat menugaskan guru non-ASN yang telah terdata sebelum Desember 2024 selama masa transisi penataan berlangsung.<\/p>\n
Sejumlah guru menyambut positif kebijakan ini. Guru SMP Negeri 2 Kerambitan, Tabanan, Bali, Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas pembelajaran di daerah. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dengan penuh tanggung jawab.<\/p>\n
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap penataan guru non-ASN menjadi dorongan moral bagi para pendidik untuk tetap memberikan layanan terbaik di tengah berbagai tantangan.<\/p>\n
Hal serupa disampaikan Ni Putu Yeni Pramita, guru non-ASN di sekolah yang sama. Ia menilai surat edaran tersebut memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penugasan guru selama masa transisi, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung optimal.<\/p>\n
Dukungan juga datang dari Prengki Mahendra, guru SD Negeri 10 Kepahiang, Bengkulu. Ia mengaku kebijakan tersebut memberikan ketenangan bagi guru honorer yang sebelumnya khawatir terhadap keberlanjutan tugas mereka.<\/p>\n
Menurut Prengki, surat edaran ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga bentuk pengakuan atas pengabdian para guru honorer yang selama ini tetap mengajar di daerah. Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang dinilai terus berupaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus memperhatikan nasib tenaga pendidik.<\/p>\n
Kisah para guru dari Bali hingga Bengkulu menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga pendidik tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar bagi jutaan siswa di seluruh Indonesia.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah proses penataan tenaga non-ASN di berbagai daerah, pemerintah berupaya memastikan layanan pendidikan tetap berjalan stabil. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah daerah diberikan dasar hukum untuk tetap menugaskan guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":412050,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34308],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n