(Vibizmedia – Jakarta) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.<\/p>\n
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025\u20132026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4\/6\/2026).<\/p>\n
Revisi UU P2SK diharapkan mampu memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan agar lebih adaptif terhadap dinamika industri jasa keuangan, perkembangan teknologi finansial, serta kompleksitas pengawasan yang terus meningkat.<\/p>\n
Selain itu, pengesahan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi yang lebih responsif dinilai penting untuk menghadapi dinamika pasar sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat regional dan global.<\/p>\n
Dengan disahkannya revisi tersebut, ketentuan baru dalam UU P2SK akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mendorong pengembangan sektor keuangan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.<\/p>\n
Pemerintah menilai revisi UU P2SK sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.<\/p>\n
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi XI, atas inisiatif dan kerja sama dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.<\/p>\n
\u201cAtas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya pimpinan dan anggota Komisi XI, yang telah menginisiasi dan membahas RUU ini secara sinergis bersama pemerintah,\u201d ujarnya dalam rapat paripurna.<\/p>\n
Ia menambahkan bahwa kondisi global saat ini masih diwarnai ketidakpastian, termasuk konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu kenaikan harga energi. Meski demikian, kinerja ekonomi Indonesia dinilai tetap positif.<\/p>\n
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat masih berada di atas rata-rata negara G20 dan ASEAN, dengan inflasi yang tetap terkendali serta sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif.<\/p>\n
\u201cPemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan berbagai terobosan, termasuk penguatan sektor keuangan yang sehat dan kokoh,\u201d kata Purbaya.<\/p>\n
Menurutnya, sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan melalui penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Oleh karena itu, pengelolaan sektor keuangan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, stabilitas, pendalaman pasar, dan inklusi keuangan menjadi sangat krusial.<\/p>\n
Reformasi sektor keuangan yang telah dimulai melalui UU P2SK pun dinilai perlu terus dipercepat guna mendukung agenda pembangunan nasional.<\/p>\n
Dalam proses penyusunannya, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta berbagai pemangku kepentingan telah melakukan pembahasan secara intensif. Proses ini juga melibatkan partisipasi publik dari kalangan asosiasi, industri, akademisi, dan masyarakat.<\/p>\n
Pemerintah dan DPR sepakat melakukan berbagai penyempurnaan substansi agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor keuangan nasional.<\/p>\n
Revisi UU P2SK mencakup 17 topik pengaturan yang dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing global.<\/p>\n
Menutup pernyataannya, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang tersebut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025\u20132026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4\/6\/2026). Revisi UU P2SK diharapkan mampu memperkuat […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":412673,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34381],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n