Berikut versi penulisan ulang dengan tetap mempertahankan dan menonjolkan data-data penting:<\/p>\n
Pemerintah terus memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim untuk menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Indonesia.<\/p>\n
Hal ini menjadi fokus dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (13\/7\/2026), oleh Kementerian PPN\/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.<\/p>\n
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, kawasan pesisir Indonesia memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas masyarakat, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, risiko kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan agar kebijakan dan investasi pembangunan tetap berkelanjutan.<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis infrastruktur, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan masa depan peradaban. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, berbasis sains, layak secara teknologi, serta akuntabel secara pembiayaan agar pelaksanaan pembangunan tidak salah arah.<\/p>\n
Senada, Menteri PPN\/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa kenaikan muka air laut kini telah menjadi realitas yang mengubah kondisi wilayah pesisir secara fundamental. Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti pengendalian air tanah, pembangunan Giant Sea Wall, serta komitmen menuju Net Zero Emission, yang didukung oleh perencanaan berbasis bukti untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.<\/p>\n
Dalam mendukung perencanaan tersebut, Bappenas mengembangkan analisis melalui platform SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) yang mengintegrasikan data spasial, sosial ekonomi, layanan dasar, infrastruktur, hingga kelompok rentan. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai wilayah terdampak, kelompok masyarakat yang rentan, serta prioritas intervensi pembangunan.<\/p>\n
Hasil analisis SEPAKAT menunjukkan sejumlah data penting dalam skenario kenaikan muka air laut setinggi 25 sentimeter. Terdapat 4.787 pekerja informal perkotaan dan 4.566 pekerja di sektor perikanan dan peternakan yang berpotensi terdampak. Selain itu, sebanyak 65,5 persen kepala keluarga perempuan non-penerima bantuan sosial juga termasuk kelompok rentan. Dari sisi ekonomi, sekitar 14,59 persen wilayah UMKM pesisir berisiko terdampak, sementara terdapat 537 infrastruktur strategis yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan adaptasi.<\/p>\n
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa analisis ini tidak hanya melihat dampak fisik, tetapi juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, layanan dasar, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan infrastruktur. Ia menekankan bahwa ketersediaan data saat ini menjadi peluang untuk melakukan langkah antisipatif lebih dini.<\/p>\n
\u201cFenomena kenaikan muka air laut ini sudah teridentifikasi dan akan terus terjadi. Kita memiliki kesempatan untuk mengantisipasi sejak sekarang, sehingga upaya mitigasi dan penguatan ketahanan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat,\u201d ujar Maliki.<\/p>\n
Hasil analisis tersebut juga dituangkan dalam Dashboard Kenaikan Muka Air Laut pada aplikasi SEPAKAT serta buku berjudul \u201cKenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif\u201d<\/em>. Kedua instrumen ini diharapkan dapat mendukung integrasi isu kenaikan muka air laut ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RTRW, dan RDTR.<\/p>\n Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut berbagi pengalaman dalam memanfaatkan data dan analisis untuk menyusun kebijakan adaptasi, khususnya dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir.<\/p>\n Sementara itu, Plh. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Tim Stapleton, menyampaikan dukungan Pemerintah Australia melalui program kemitraan SKALA dalam memperkuat perencanaan berbasis bukti, tata kelola desentralisasi, serta penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan.<\/p>\n Kerja sama ini diharapkan dapat terus memperkuat ketahanan masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Berikut versi penulisan ulang dengan tetap mempertahankan dan menonjolkan data-data penting: Pemerintah terus memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim untuk menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Indonesia. Hal ini menjadi fokus dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (13\/7\/2026), oleh Kementerian PPN\/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":414279,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34613,34612],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n