(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas substansi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan adaptif.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (15\/7\/2026).<\/p>\n
Nezar menjelaskan bahwa perubahan lanskap komunikasi digital membuat pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ruang digital sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.<\/p>\n
Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan merupakan hasil perpaduan antara kualitas kebijakan, praktik komunikasi yang tepat, serta tingkat kepercayaan publik. Jika salah satu unsur tersebut lemah, maka efektivitas komunikasi kebijakan akan terhambat, karena kebijakan yang baik belum tentu otomatis dipercaya oleh masyarakat.<\/p>\n
Menurutnya, masyarakat kini tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menuntut narasi resmi pemerintah untuk mampu bersaing dengan beragam informasi yang beredar di ruang publik.<\/p>\n
Nezar juga menyoroti peran algoritma media sosial yang cenderung membentuk persepsi berdasarkan sentimen, bukan semata fakta. Hal ini memicu fenomena seperti polarisasi, echo chamber, hingga post-truth yang memengaruhi cara publik memahami kebijakan.<\/p>\n
Untuk itu, ia menilai pola komunikasi pemerintah perlu bertransformasi menjadi lebih cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog guna membangun kembali kepercayaan masyarakat. Interaksi langsung dengan publik dinilai menjadi kunci dalam mengelola percakapan di ruang digital.<\/p>\n
Selain itu, pemerintah didorong untuk memanfaatkan teknologi seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini guna memantau dinamika percakapan publik serta mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial.<\/p>\n
Nezar menambahkan, praktik komunikasi pemerintahan di sejumlah negara dapat menjadi referensi, seperti Government Communication Service di Inggris, digital democracy di Taiwan, dan digital government di Estonia, yang menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama.<\/p>\n
Ia menutup dengan menegaskan bahwa integritas informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Humas pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penerjemah kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kejujuran dalam penyampaian data, menurutnya, menjadi syarat utama untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas substansi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang efektif, terbuka, dan adaptif. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":414424,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[19515],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n