(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kehutanan tengah memperkuat tata kelola perdagangan hasil hutan melalui transformasi regulasi yang mengintegrasikan aspek legalitas, kelestarian, ketertelusuran, dan pemasaran dalam satu sistem terpadu. Langkah ini diambil untuk merespons meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk kehutanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga terbukti berasal dari sumber legal dan dikelola secara berkelanjutan.<\/p>\n
Upaya tersebut menjadi fokus dalam Webinar Nasional Seri ke-7 bertajuk \u201cTransformasi Penguatan Rantai Pasok dan Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan melalui Penjaminan Legalitas dan Kelestarian\u201d<\/em> yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), Rabu (29\/7).<\/p>\n Sekretaris Ditjen PHL, Erwan Sudaryanto, menyampaikan bahwa perdagangan hasil hutan global kini memasuki fase baru, di mana kepercayaan pasar menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kualitas produk dan efisiensi biaya.<\/p>\n Menurutnya, jaminan bahwa produk berasal dari sumber legal, hutan dikelola secara lestari, rantai pasok dapat ditelusuri, serta prosesnya berlangsung secara bertanggung jawab kini menjadi \u201cmata uang baru\u201d dalam perdagangan internasional.<\/p>\n Ia menambahkan, perubahan preferensi pasar dan munculnya berbagai regulasi global menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, dan keberlanjutan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan telah menjadi syarat utama.<\/p>\n Karena itu, transformasi regulasi diarahkan pada tiga sasaran utama: memperkuat kepastian hukum dan iklim usaha, meningkatkan kredibilitas sistem nasional melalui integrasi aspek legalitas dan keberlanjutan, serta mendorong daya saing produk hasil hutan Indonesia, termasuk bagi pelaku usaha kecil, koperasi, dan kelompok perhutanan sosial.<\/p>\n Dalam implementasinya, pemerintah akan mengembangkan sistem ketertelusuran yang lebih komprehensif melalui integrasi layanan digital, interoperabilitas data antarlembaga, hingga penyajian informasi geolokasi bahan baku.<\/p>\n Sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, transformasi sektor kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Indonesia saat ini memiliki kawasan hutan seluas 123,9 juta hektare, dengan sekitar 67 juta hektare merupakan hutan produksi yang dikelola secara berkelanjutan. Penguatan sistem pemantauan nasional, digitalisasi layanan, serta implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing produk kehutanan di pasar global.<\/p>\n Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ade Mukadi, menegaskan bahwa seluruh produk hasil hutan\u2014baik untuk pasar domestik maupun ekspor\u2014akan diwajibkan memiliki dokumen penjaminan legalitas. Dengan demikian, aspek legalitas, ketertelusuran, sertifikasi, dan pemasaran menjadi satu kesatuan dalam rantai pasok.<\/p>\n Penguatan sistem ini dilakukan melalui lima instrumen utama, yakni SVLK, Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), Dokumen V-Legal, Lisensi FLEGT untuk ekspor ke Uni Eropa dan Inggris, serta peran Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI).<\/p>\n Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku usaha kecil agar mampu memenuhi standar pasar, seperti fasilitasi sertifikasi, penerbitan dokumen ekspor, perluasan akses pasar, hingga peningkatan kapasitas pemasaran.<\/p>\n Kementerian Kehutanan menilai, penguatan tata kelola ini tidak hanya untuk memenuhi tuntutan global, tetapi juga untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemasok produk kehutanan yang legal, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.<\/p>\n Sejumlah pemangku kepentingan turut memberikan masukan. Fajarina Budiantari dari Komite Akreditasi Nasional menekankan pentingnya SVLK sebagai acuan resmi bagi lembaga verifikasi, termasuk peningkatan kompetensi auditor. Sementara itu, Direktur Eksekutif Auriga Nusantara, Timer Manurung, mendorong sistem yang lebih sederhana dan transparan.<\/p>\n Perwakilan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Danial Dian Prawardani, menyoroti perlunya mekanisme pengaduan yang lebih jelas dan terstruktur, termasuk penetapan batas waktu penyelesaian. Di sisi lain, Wakil Sekjen DPP ASMINDO, Indrawan, berharap adanya standarisasi format dokumen untuk memudahkan pelaku usaha menghadapi beragam permintaan pasar internasional.<\/p>\n Penerapan SVLK kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Sistem ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang adil bagi seluruh pelaku usaha.<\/p>\n Webinar ini menjadi bagian dari proses konsultasi publik atas revisi regulasi kehutanan, melibatkan berbagai pihak mulai dari pelaku usaha, lembaga akreditasi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan. Diharapkan, masukan yang terkumpul dapat menyempurnakan kebijakan sehingga mampu meningkatkan kredibilitas tata kelola kehutanan sekaligus memperluas akses pasar global.<\/p>\n Kegiatan ini juga didukung oleh Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris yang berfokus pada penguatan tata kelola kehutanan, peningkatan pengakuan pasar, serta pengembangan model bisnis kehutanan berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kehutanan tengah memperkuat tata kelola perdagangan hasil hutan melalui transformasi regulasi yang mengintegrasikan aspek legalitas, kelestarian, ketertelusuran, dan pemasaran dalam satu sistem terpadu. Langkah ini diambil untuk merespons meningkatnya tuntutan pasar global terhadap produk kehutanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga terbukti berasal dari sumber legal dan dikelola secara berkelanjutan. Upaya […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":415076,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34778],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n