(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan bahwa rencana pengenaan pajak atas transaksi di marketplace bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.<\/p>\n
Namun, kebijakan tersebut untuk sementara ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat dinilai lebih kuat.<\/p>\n
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penerapan pajak marketplace ditunda setidaknya hingga Agustus. Keputusan ini diambil sebagai langkah kehati-hatian agar kebijakan fiskal tidak menambah tekanan terhadap konsumsi masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.<\/p>\n
\u201cKalau daya beli dan ekonominya sudah membaik, baru dikenakan,\u201d ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5\/8\/2026).<\/p>\n
Ia menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen dan tergolong positif, pemerintah menilai kondisi tersebut masih perlu diperkuat sebelum kebijakan baru diterapkan.<\/p>\n
\u201cAngka ini bagus, tapi masih perlu didorong agar bisa tumbuh lebih cepat. Kalau sudah ada tanda-tanda perbaikan yang lebih kuat, baru kebijakan akan diberlakukan,\u201d katanya.<\/p>\n
Purbaya menambahkan, pemerintah tidak hanya mengacu pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan indikator lain seperti tingkat kepercayaan konsumen, konsumsi rumah tangga, serta aktivitas perdagangan ritel.<\/p>\n
\u201cKita lihat secara menyeluruh, bukan hanya PDB, tapi juga consumer confidence dan pembelian ritel,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia juga menegaskan bahwa penundaan ini hanya berlaku untuk skema pajak marketplace dalam negeri. Pemerintah akan terus mengevaluasi waktu yang tepat untuk implementasi kebijakan sesuai perkembangan ekonomi nasional.<\/p>\n
Di sisi lain, pemerintah tetap memandang pajak transaksi digital sebagai bagian penting dari reformasi perpajakan. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital, diperlukan perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan digital guna menciptakan persaingan yang sehat.<\/p>\n
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta level playing field yang adil. Pelaku usaha di platform digital tetap diharapkan memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana sektor lainnya, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.<\/p>\n
Pemerintah memastikan kebijakan akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan momentum pemulihan ekonomi. Jika indikator konsumsi dan aktivitas ekonomi menunjukkan penguatan yang berkelanjutan, pajak marketplace akan kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan bahwa rencana pengenaan pajak atas transaksi di marketplace bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha. Namun, kebijakan tersebut untuk sementara ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat dinilai lebih kuat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penerapan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":415607,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34875],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n