(Vibizmedia – Jakarta) Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2025 resmi mendapat persetujuan DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (27\/8\/2026).<\/p>\n
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama selama proses pembahasan. Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian siklus pengelolaan APBN, mulai dari tahap perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.<\/p>\n
\u201cKami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas dukungan dan kerja sama yang amat baik dalam serangkaian siklus APBN dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban APBN TA 2025,\u201d ungkap Purbaya di Jakarta.<\/p>\n
RUU P2APBN merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat atas pelaksanaan APBN dalam satu tahun anggaran. Berbeda dengan APBN yang ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan sebagai rencana penerimaan dan belanja negara, P2APBN disusun setelah tahun anggaran berakhir untuk menjelaskan bagaimana anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan.<\/p>\n
Pertanggungjawaban tersebut disampaikan pemerintah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, pembahasan RUU P2APBN tidak hanya melihat realisasi pendapatan dan belanja negara, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.<\/p>\n
Secara sederhana, APBN merupakan rencana keuangan negara, sedangkan P2APBN merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana tersebut. Karena itu, pengesahan P2APBN menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.<\/p>\n
Dalam pemeriksaan terhadap LKPP Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016.<\/p>\n
Purbaya menilai predikat tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Pemerintah juga berupaya agar informasi yang terdapat dalam LKPP tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.<\/p>\n
\u201cSebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pemerintah terus membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara secara profesional, kompeten, berhati-hati, dan berintegritas,\u201d jelas Purbaya.<\/p>\n
Menurutnya, APBN harus tetap berada dalam kondisi sehat dan kredibel sehingga mampu menjalankan fungsi fiskalnya secara efektif, baik dalam merespons gejolak ekonomi maupun mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
Dalam proses pembahasan RUU P2APBN 2025, DPR RI juga menyampaikan berbagai kritik, masukan, serta rekomendasi kepada pemerintah. Purbaya memastikan rekomendasi yang telah disepakati untuk dimuat dalam undang-undang akan menjadi perhatian pemerintah.<\/p>\n
Masukan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan APBN dan keuangan negara pada tahun-tahun berikutnya.<\/p>\n
\u201cKami meyakini bahwa seluruh rekomendasi, masukan-masukan, dan saran tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah di dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBN dan keuangan negara, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pemerintah juga berkomitmen menjalankan rekomendasi yang tercantum dalam UU P2APBN Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Pengesahan RUU P2APBN 2025 berlangsung di tengah kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Karena itu, pemerintah memandang tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel semakin penting untuk menjaga kepercayaan terhadap APBN.<\/p>\n
Purbaya menegaskan, pemerintah dan DPR perlu terus memperkuat kerja sama dalam setiap tahapan siklus anggaran. Dengan demikian, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi serta menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas nasional.<\/p>\n
\u201cPemerintah berharap kerja sama yang baik ini akan terus dijaga dan ditingkatkan sehingga pengelolaan APBN akan terus menjadi efektif, kredibel, dan responsif terhadap berbagai guncangan dan tantangan yang ada, karena perjalanan Indonesia ke depan masih akan terus dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut,\u201d pungkas Menkeu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2025 resmi mendapat persetujuan DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (27\/8\/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":416645,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34983],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n