(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola ekspor nasional untuk memastikan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) (Persero) yang ditugaskan mendukung implementasi kebijakan ekspor satu pintu dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE).<\/p>\n
Penguatan tata kelola tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperbaiki transparansi transaksi ekspor, memperkuat pengawasan, serta memastikan devisa yang dihasilkan dari ekspor SDA dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian Indonesia.<\/p>\n
Langkah tersebut menjadi bagian dari perkembangan tata kelola ekspor Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir bergerak menuju sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis data. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada proses perizinan dan pengawasan administratif, tetapi mulai mengembangkan mekanisme yang menghubungkan data perdagangan, kepabeanan, perpajakan, perizinan, produksi, hingga arus devisa.<\/p>\n
Dalam konteks tersebut, PT DSI diperkenalkan melalui kegiatan Pengenalan Kelembagaan dan Identitas PT DSI (Persero) yang berlangsung di Kantor Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (24\/8).<\/p>\n
Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan PT DSI bukan dimaksudkan untuk menciptakan lapisan birokrasi baru maupun mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga (K\/L) sebagai regulator.<\/p>\n
Menurut Rosan, fungsi perizinan, pengaturan, serta pengawasan tetap berada pada K\/L sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sementara itu, implementasi kebijakan ekspor satu pintu untuk SDA strategis akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sistem, pelaku usaha, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan.<\/p>\n
Penguatan tata kelola ekspor melalui PT DSI merupakan bagian dari proses transformasi kebijakan perdagangan Indonesia. Selama ini, pengelolaan ekspor melibatkan berbagai institusi dengan sistem informasi dan kewenangan masing-masing. Kondisi tersebut membuat integrasi data menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekspor, mulai dari produksi hingga penerimaan devisa.<\/p>\n
Pemerintah kemudian mendorong pendekatan integrasi data dan digitalisasi melalui berbagai sistem nasional, seperti Indonesia National Single Window (INSW) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Perkembangan ini memungkinkan data dari sejumlah K\/L mulai dihubungkan sehingga proses pengawasan perdagangan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.<\/p>\n
Kehadiran PT DSI membawa pendekatan tersebut ke tahap berikutnya, khususnya untuk komoditas SDA strategis. PT DSI mengembangkan platform analitik berbasis kecerdasan buatan atau DSI AI-Enabled Transaction Analytics Platform untuk meningkatkan visibilitas transaksi ekspor sekaligus membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data.<\/p>\n
Keberadaan platform tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi berbagai persoalan, seperti under-invoicing<\/em>, transfer pricing<\/em>, ketidaksesuaian kontrak, hingga rekonsiliasi DHE.<\/p>\n PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, menyusul penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk SDA strategis melalui BUMN Ekspor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.<\/p>\n Tahap awal kebijakan tersebut mencakup tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy<\/em>).<\/p>\n Kebijakan ekspor satu pintu tersebut dirancang untuk memperkuat kontrol terhadap ekspor dan DHE komoditas SDA strategis. Selain itu, kebijakan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan buyers<\/em> internasional.<\/p>\n Dengan demikian, pengelolaan ekspor tidak hanya dilihat dari berapa besar volume dan nilai komoditas yang dikirim ke luar negeri, tetapi juga bagaimana transaksi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi Indonesia.<\/p>\n Untuk mendukung fungsi tersebut, PT DSI tengah mengintegrasikan berbagai sistem informasi milik K\/L. Sistem yang diintegrasikan antara lain MOMS dan e-PNBP milik Kementerian ESDM, Inatrade dari Kementerian Perdagangan, CEISA 4.0 dan Coretax dari Kementerian Keuangan, OSS dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/BKPM, AHU dari Kementerian Hukum, serta Simodis milik Bank Indonesia.<\/p>\n Integrasi tersebut dilakukan melalui Lembaga National Single Window (LNSW) dan SIMBARA, kemudian dikembangkan dengan platform analitik milik PT DSI.<\/p>\n Ke depan, cakupan integrasi akan diperluas dengan sistem Kementerian Perhubungan melalui Inaportnet, Kementerian Perindustrian melalui SIINas, penyedia data pasar seperti ICI dan LSEG, serta data dari eksportir berupa buyer-seller sales contract<\/em>.<\/p>\n Model tersebut mencerminkan arah baru tata kelola ekspor Indonesia yang semakin mengandalkan data lintas sektor, digitalisasi, integrasi sistem, dan analisis transaksi. Pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu transaksi ekspor sekaligus mengidentifikasi potensi risiko lebih dini.<\/p>\n Dalam hampir tiga bulan sejak beroperasi, PT DSI telah melakukan analisis awal terhadap sekitar 6.500 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nilai lebih dari USD14 miliar dan volume lebih dari 90 juta ton. Transaksi tersebut mencakup pengiriman ke lebih dari 100 negara.<\/p>\n Analisis tersebut menjadi langkah awal untuk membangun visibilitas transaksi ekspor sekaligus menemukan berbagai inkonsistensi data yang selanjutnya dapat menjadi bahan review<\/em> bagi pihak terkait.<\/p>\n Pendekatan berbasis data ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas perdagangan global. Nilai transaksi yang besar, rantai pasok lintas negara, perbedaan harga komoditas, serta struktur perusahaan dan kontrak yang semakin kompleks membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu melakukan analisis secara menyeluruh.<\/p>\n Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tetap membutuhkan sinergi antarlembaga.<\/p>\n PT DSI berperan sebagai bagian dari mekanisme penguatan tata kelola ekspor, sedangkan fungsi regulasi dan pengawasan tetap dijalankan oleh K\/L yang memiliki kewenangan.<\/p>\n Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tahap I atau masa transisi kebijakan ekspor SDA strategis satu pintu pada akhir Agustus 2026. Evaluasi tersebut dilakukan Kemenko Perekonomian bersama K\/L terkait untuk menentukan kesiapan memasuki tahapan selanjutnya.<\/p>\n Transformasi tata kelola ekspor juga melibatkan pelaku usaha dan asosiasi industri. Dalam kegiatan tersebut, PT DSI menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah asosiasi untuk mendukung pengembangan platform, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI).<\/p>\n Kolaborasi tersebut penting karena efektivitas sistem tata kelola ekspor sangat bergantung pada kualitas dan keterhubungan data antara pemerintah dan dunia usaha.<\/p>\n Pada akhirnya, perkembangan tata kelola ekspor Indonesia menunjukkan pergeseran dari pola pengawasan yang tersebar menuju ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi, terdigitalisasi, transparan, dan berbasis analisis data. Kehadiran PT DSI menjadi salah satu instrumen baru dalam proses tersebut, khususnya untuk memastikan ekspor SDA strategis tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.<\/p>\n Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola ekspor yang mampu menjaga kepentingan nasional, meningkatkan optimalisasi DHE, memperkuat daya tawar Indonesia di pasar global, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola ekspor nasional untuk memastikan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) (Persero) yang ditugaskan mendukung implementasi kebijakan ekspor satu pintu dan optimalisasi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":416739,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[34995],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nDimulai dari Tiga Komoditas<\/strong><\/h4>\n
Integrasi Data Lintas Kementerian<\/strong><\/h4>\n
Ribuan Transaksi Mulai Dianalisis<\/strong><\/h4>\n
Tidak Menggantikan Fungsi Regulator<\/strong><\/h4>\n
Libatkan Dunia Usaha<\/strong><\/h4>\n