(Vibizmedia – Kolom) Kualitas hidup masyarakat Indonesia masih memperlihatkan kesenjangan yang sangat besar antarwilayah. Di satu sisi terdapat daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang sudah mendekati 90, sementara di sisi lain masih terdapat kabupaten dengan IPM sekitar 40. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan pembangunan nasional belum sepenuhnya menghasilkan kualitas hidup yang merata di seluruh Indonesia.<\/p>\n
Dalam publikasi Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2025<\/em>, IPM Indonesia mencapai 75,90<\/em>. Namun, angka tersebut menyembunyikan rentang kesenjangan yang sangat lebar di tingkat kabupaten\/kota. Kabupaten Nduga bahkan hanya memiliki IPM 40,35<\/em>, menjadikannya daerah dengan capaian IPM terendah di Indonesia pada 2025. BPS secara khusus menempatkan Nduga sebagai kabupaten dengan IPM terendah, sementara Kota Banda Aceh menjadi daerah dengan capaian tertinggi sebesar 89,55.<\/p>\n Jika IPM digunakan sebagai pendekatan untuk membaca kualitas hidup, maka sepuluh daerah terbawah memberikan gambaran mengenai wilayah yang masih menghadapi tantangan sangat besar dalam pembangunan manusia. Sepuluh daerah tersebut adalah Nduga, Puncak, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Puncak Jaya, dan Deiyai.<\/em> Seluruhnya berada di kawasan Papua.<\/p>\n \n Nduga berada paling jauh dari rata-rata nasional<\/strong><\/p>\n Posisi Nduga merupakan gambaran paling ekstrem dari kesenjangan pembangunan manusia Indonesia. IPM Nduga pada 2025 hanya 40,35<\/strong><\/em>, sedangkan Indonesia berada pada 75,90. Artinya, terdapat selisih lebih dari 35 poin antara Nduga dan capaian nasional. Meskipun demikian, angka Nduga sebenarnya terus mengalami peningkatan. IPM-nya naik dari 36,51 pada 2022 menjadi 37,68 pada 2023, 38,88 pada 2024, dan 40,35 pada 2025.<\/p>\n Yang membuat kasus Nduga sangat penting adalah struktur indikatornya. Pada 2025, Umur Harapan Hidup Nduga hanya 63,94 tahun<\/em>, Harapan Lama Sekolah 4,73 tahun<\/em>, Rata-rata Lama Sekolah 2,19 tahun<\/em>, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sekitar Rp4,773 juta<\/em>. Angka pendidikan khususnya menunjukkan tantangan yang sangat mendasar. Rata-rata lama sekolah 2,19 tahun berarti capaian pendidikan penduduk secara rata-rata masih sangat rendah.<\/p>\n Namun, terdapat satu sinyal positif yang cukup kuat. IPM Nduga tumbuh 3,78 persen pada 2025<\/em>, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan IPM Indonesia sebesar 1,17 persen. BPS mencatat bahwa meskipun posisi Nduga masih jauh di bawah nasional, peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan manusia di wilayah yang menghadapi keterbatasan geografis dan struktural.<\/p>\n Puncak menghadapi persoalan yang hampir sama<\/strong><\/p>\n Kabupaten Puncak berada di posisi kedua terbawah dengan IPM 45,95. Daerah ini berada di Papua Tengah dan menunjukkan capaian yang sangat jauh dari angka nasional. Pada 2025, UHH Puncak tercatat 66,94 tahun, HLS hanya 5,61 tahun, RLS 2,40 tahun, dan pengeluaran riil per kapita sekitar Rp6,496 juta.<\/p>\n Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan Puncak bukan hanya mengenai rendahnya daya beli. Pendidikan menjadi salah satu persoalan yang sangat mendasar. HLS 5,61 tahun menunjukkan bahwa ekspektasi pendidikan penduduk masih jauh dari standar pendidikan yang lebih panjang, sementara RLS 2,40 tahun memperlihatkan rendahnya capaian pendidikan penduduk yang sudah ada.<\/p>\n Dengan kondisi tersebut, peningkatan kualitas hidup di Puncak membutuhkan intervensi yang bersifat fundamental. Perbaikan pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi harus berjalan secara bersamaan karena ketiganya merupakan komponen utama yang membentuk IPM.<\/p>\n Pegunungan Bintang dan Intan Jaya masih berada di bawah 52<\/strong><\/p>\n Pegunungan Bintang mencatat IPM 50,56, sedangkan Intan Jaya mencapai 51,56. Kedua daerah ini berada pada posisi yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih menghadapi tantangan besar.<\/p>\n Di Intan Jaya, UHH mencapai 66,85 tahun, HLS 7,84 tahun, RLS hanya 3,38 tahun, dan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp6,622 juta. Sementara itu, Puncak memiliki RLS yang bahkan lebih rendah, yakni 2,40 tahun.<\/p>\n Rendahnya RLS menjadi salah satu pola yang berulang di antara daerah-daerah dengan IPM terendah. Hal ini penting karena pendidikan tidak hanya menentukan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memasuki pasar kerja, memperoleh pendapatan yang lebih baik, serta mengakses informasi dan layanan dasar.<\/p>\n Lima daerah berikutnya berada pada kisaran 52<\/strong><\/p>\n Kelompok berikutnya terdiri atas Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, dan Deiyai. IPM kelima daerah tersebut berada pada kisaran 52 poin, jauh di bawah IPM nasional. Lanny Jaya mencapai 52,47, Yahukimo 52,48, Yalimo 52,63, Tolikara 52,71, dan Deiyai 52,81. Puncak Jaya kemudian berada pada 53,18.<\/p>\n Menariknya, daerah-daerah tersebut tidak semuanya memiliki karakteristik yang sama. Ada perbedaan dalam capaian kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup. Karena itu, persoalan kualitas hidup di Papua tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan yang seragam. Setiap kabupaten memiliki kombinasi persoalan yang berbeda dan membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta karakter masyarakatnya.<\/p>\n Namun, pola besarnya terlihat jelas. Pendidikan menjadi salah satu titik lemah yang paling konsisten. Di Provinsi Papua Pegunungan secara keseluruhan, RLS pada 2025 hanya 4,30 tahun<\/strong>, sementara HLS mencapai 9,98 tahun. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara harapan pendidikan generasi yang sedang tumbuh dan pendidikan yang telah ditempuh penduduk secara rata-rata.<\/p>\n Papua mendominasi daftar terbawah<\/strong><\/p>\n Kesepuluh daerah dengan IPM terendah tersebut seluruhnya berada di Papua. Tujuh di antaranya berada di Papua Pegunungan, sedangkan tiga lainnya berada di Papua Tengah. Pola ini bukan kebetulan. Pada tingkat provinsi, Papua Pegunungan mencatat IPM 54,91 pada 2025, terendah di Indonesia dan satu-satunya provinsi yang masih berada dalam kategori pembangunan manusia rendah. Papua Tengah berada pada 60,64 dan juga masih berada dalam kategori sedang.<\/p>\n BPS menunjukkan bahwa kesenjangan antardaerah terlihat sangat jelas terutama pada pendidikan dan standar hidup layak. Sebagai perbandingan, RLS DKI Jakarta mencapai 11,59 tahun, sedangkan Papua Pegunungan hanya 4,30 tahun. Pengeluaran riil per kapita di DKI Jakarta mencapai sekitar Rp20,67 juta, sementara Papua Pegunungan hanya Rp5,86 juta. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat memiliki kaitan penting dengan kemampuan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.<\/p>\n Persoalannya juga tidak berhenti pada pendapatan. Papua Pegunungan memiliki UHH 67,55 tahun, jauh di bawah DKI Jakarta yang mencapai 76,27 tahun. Dengan demikian, kesenjangan kualitas hidup terjadi secara bersamaan pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.<\/p>\n Kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi<\/strong><\/p>\n Daftar sepuluh daerah terbawah memberikan pelajaran penting mengenai pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk memastikan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan manusia membutuhkan kemampuan masyarakat untuk hidup lebih panjang dan sehat, memperoleh pendidikan, serta menikmati standar hidup yang layak.<\/p>\n BPS sendiri menempatkan pembangunan manusia sebagai proses yang lebih luas daripada sekadar peningkatan output ekonomi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan, sementara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemajuan teknologi merupakan sarana untuk memperluas kemampuan dan pilihan hidup manusia.<\/p>\n Karena itu, persoalan Nduga, Puncak, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Deiyai, dan Puncak Jaya tidak cukup dijawab dengan satu indikator ekonomi. Yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas dasar masyarakat secara bersamaan.<\/p>\n Tantangan terbesar ada pada pendidikan<\/strong><\/p>\n Jika harus memilih satu persoalan yang paling menonjol dari kelompok daerah terbawah, pendidikan menjadi salah satu kandidat terkuat. RLS yang sangat rendah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum memperoleh kesempatan pendidikan dalam durasi yang panjang. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh pada produktivitas, kemampuan memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan pada akhirnya standar hidup.<\/p>\n Namun, peningkatan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan akses. Kondisi geografis, infrastruktur, keterjangkauan layanan, dan kemampuan ekonomi masyarakat dapat menentukan apakah penduduk mampu memanfaatkan kesempatan pendidikan yang tersedia. Karena itu, pembangunan manusia di daerah-daerah tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi.<\/p>\n Pada saat yang sama, perkembangan IPM Nduga memberikan alasan untuk tidak melihat daerah-daerah tersebut hanya dari sisi keterbelakangannya. Nduga tumbuh 3,78 persen pada 2025, jauh di atas pertumbuhan nasional. Beberapa kabupaten lain juga menunjukkan pertumbuhan positif. Ini menunjukkan bahwa ketika intervensi pembangunan mampu meningkatkan indikator dasar, perubahan dapat berlangsung relatif cepat dari basis yang rendah.<\/p>\n Jarak masih sangat besar, tetapi arah perubahan tetap penting<\/strong><\/p>\n Sepuluh daerah dengan IPM terendah memperlihatkan wajah lain pembangunan Indonesia. Di tengah capaian nasional sebesar 75,90 dan daerah seperti Kota Banda Aceh yang mencapai 89,55, masih ada Nduga dengan angka 40,35. Disparitas sebesar itu menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat hanya diukur dari kenaikan rata-rata Indonesia. Pemerataan kualitas hidup harus menjadi bagian yang sama pentingnya.<\/p>\n Kabar baiknya, seluruh daerah terbawah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 2022. Nduga naik dari 36,51 menjadi 40,35, Puncak dari 43,99 menjadi 45,95, Pegunungan Bintang dari 47,54 menjadi 50,56, sementara Intan Jaya meningkat dari 49,45 menjadi 51,56. Daerah lain dalam kelompok terbawah juga menunjukkan tren kenaikan.<\/p>\n Dengan demikian, persoalan yang dihadapi sepuluh daerah tersebut bukan semata-mata bagaimana mengejar angka nasional dalam waktu singkat. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan peningkatan yang sudah terjadi dapat dipertahankan dan dipercepat, terutama melalui pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.<\/p>\n Kualitas hidup Indonesia pada akhirnya tidak akan benar-benar merata selama masih terdapat jurang yang sangat besar antara daerah dengan IPM mendekati 90 dan daerah dengan IPM sekitar 40. Sepuluh daerah terbawah menunjukkan bahwa agenda pembangunan manusia Indonesia masih memiliki pekerjaan yang sangat panjang. Tetapi tren kenaikan IPM juga menunjukkan bahwa perubahan tetap mungkin terjadi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten, investasi jangka panjang, dan pendekatan pembangunan yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Kolom) Kualitas hidup masyarakat Indonesia masih memperlihatkan kesenjangan yang sangat besar antarwilayah. Di satu sisi terdapat daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang sudah mendekati 90, sementara di sisi lain masih terdapat kabupaten dengan IPM sekitar 40. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan pembangunan nasional belum sepenuhnya menghasilkan kualitas hidup yang merata di seluruh Indonesia. […]<\/p>\n","protected":false},"author":101039,"featured_media":390749,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[194],"tags":[1457],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n
\n \nPeringkat<\/th>\n Kabupaten<\/th>\n Provinsi<\/th>\n IPM 2025<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n \n 1<\/td>\n Nduga<\/td>\n Papua Pegunungan<\/td>\n 40,35<\/td>\n<\/tr>\n \n 2<\/td>\n Puncak<\/td>\n Papua Tengah<\/td>\n 45,95<\/td>\n<\/tr>\n \n 3<\/td>\n Pegunungan Bintang<\/td>\n Papua Pegunungan<\/td>\n 50,56<\/td>\n<\/tr>\n \n 4<\/td>\n Intan Jaya<\/td>\n Papua Tengah<\/td>\n 51,56<\/td>\n<\/tr>\n \n 5<\/td>\n Lanny Jaya<\/td>\n Papua Pegunungan<\/td>\n 52,47<\/td>\n<\/tr>\n \n 6<\/td>\n Yahukimo<\/td>\n Papua Pegunungan<\/td>\n 52,48<\/td>\n<\/tr>\n \n 7<\/td>\n Yalimo<\/td>\n Papua Pegunungan<\/td>\n 52,63<\/td>\n<\/tr>\n \n 8<\/td>\n Tolikara<\/td>\n Papua Pegunungan<\/td>\n 52,71<\/td>\n<\/tr>\n \n 9<\/td>\n Deiyai<\/td>\n Papua Tengah<\/td>\n 52,81<\/td>\n<\/tr>\n \n 10<\/td>\n Puncak Jaya<\/td>\n Papua Tengah<\/td>\n 53,18<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n