(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah tidak hanya mengandalkan insentif pajak untuk mendorong sektor swasta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah kini menggunakan kombinasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk menekan biaya modal, memperbaiki likuiditas, serta menciptakan ruang yang lebih besar bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.<\/p>\n
Strategi tersebut menjadi penting ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Investasi swasta harus bergerak lebih cepat, sementara dunia usaha membutuhkan biaya pembiayaan yang kompetitif agar rencana ekspansi tidak tertahan oleh tingginya cost of capital<\/em>.<\/p>\n Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah penempatan dana pada perbankan dengan biaya yang efisien. Tambahan likuiditas di sistem keuangan diharapkan meningkatkan pasokan dana sehingga mendorong penurunan suku bunga dan pada akhirnya membuat pembiayaan bagi sektor usaha menjadi lebih murah.<\/p>\n \u201cBunga turun ketika supply<\/em> bertambah di sistem perekonomian. Itu sebetulnya insentif ke sektor non-pemerintah,\u201d ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3\/9\/2026).<\/p>\n Bagi sektor swasta, dampak kebijakan tersebut tidak kalah penting dibandingkan insentif fiskal langsung. Penurunan suku bunga dapat mengurangi beban pembiayaan investasi, memperbaiki kelayakan proyek, dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi.<\/p>\n Dengan kata lain, pemerintah berupaya memberikan stimulus melalui mekanisme pasar. Ketika likuiditas meningkat dan biaya dana turun, manfaatnya diharapkan diteruskan perbankan kepada dunia usaha melalui pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif.<\/p>\n Namun, Purbaya menyadari bahwa persoalan dunia usaha tidak berhenti pada ketersediaan dana. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai kebijakan yang sudah dirancang benar-benar diterapkan dan mampu menghilangkan hambatan investasi di lapangan.<\/p>\n Karena itu, pemerintah menjalankan Satgas Debottlenecking untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat kegiatan usaha. Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi secara lebih cepat dan terarah.<\/p>\n \u201cKalau kita lihat dari kertas, dari paper base<\/em>, semuanya bagus. Masalahnya di implementasi. Jadi kita ambil approach<\/em> itu untuk memastikan di lapangan semuanya betul-betul berjalan,\u201d kata Purbaya.<\/p>\n Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa agenda mendorong pertumbuhan tidak cukup dilakukan melalui stimulus fiskal. Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kecepatan penyelesaian hambatan usaha, serta biaya pembiayaan juga menjadi bagian penting dari ekosistem investasi.<\/p>\n Bagi investor, kepastian tersebut menentukan apakah sebuah proyek layak dijalankan atau ditunda. Semakin tinggi ketidakpastian dan biaya yang harus ditanggung, semakin besar pula kemungkinan pelaku usaha menahan ekspansi.<\/p>\n Pemerintah juga memastikan seluruh Special Mission Vehicles<\/em> (SMV) di bawah Kementerian Keuangan tidak mengambil pembiayaan dari perbankan dengan tingkat bunga tinggi.<\/p>\n Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga agar biaya pendanaan SMV tetap efisien. Pada akhirnya, efisiensi tersebut diharapkan ikut menekan cost of capital<\/em> dan lending rate<\/em> yang menjadi beban dunia usaha.<\/p>\n Langkah ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya bekerja melalui sisi penerimaan dan belanja APBN. Pemerintah juga berupaya memengaruhi kondisi pembiayaan dalam perekonomian sehingga sektor swasta memperoleh ruang lebih besar untuk berkembang.<\/p>\n Efek yang diharapkan bukan hanya berupa peningkatan kredit, tetapi juga investasi baru, ekspansi produksi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.<\/p>\n Di tengah ketidakpastian global, peran APBN menjadi semakin strategis. Pemerintah harus menjaga kesehatan fiskal, tetapi pada saat yang sama memastikan kebijakan anggaran mampu memberikan daya ungkit terhadap aktivitas ekonomi.<\/p>\n Karena itu, kualitas penerimaan dan belanja menjadi kunci. Penerimaan negara yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program prioritas, sementara belanja yang efektif dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar.<\/p>\n Purbaya menegaskan penguatan fiskal ke depan tidak semata-mata ditempuh melalui peningkatan tarif pajak. Pemerintah akan lebih mengandalkan perbaikan kualitas pengelolaan penerimaan dan belanja untuk memperkuat fondasi fiskal.<\/p>\n Pendekatan ini penting karena kenaikan beban pajak tanpa diimbangi peningkatan aktivitas ekonomi berpotensi menekan dunia usaha. Sebaliknya, basis penerimaan yang semakin kuat karena ekonomi tumbuh akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat dalam jangka panjang.<\/p>\n \u201cPenerimaan kuat, belanja kuat, yang didukung oleh penerimaan yang kuat,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Ujian berikutnya adalah memastikan seluruh rantai kebijakan tersebut bekerja secara efektif. Tambahan likuiditas harus diterjemahkan menjadi kredit, kredit harus masuk ke kegiatan produktif, dan pembiayaan tersebut harus menghasilkan investasi serta peningkatan kapasitas produksi.<\/p>\n Karena itu, kebijakan pemerintah perlu dilihat sebagai satu kesatuan: menjaga stabilitas fiskal, memperbaiki likuiditas, menurunkan biaya modal, menghilangkan hambatan investasi, dan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha.<\/p>\n Jika transmisi tersebut berjalan baik, dukungan pemerintah tidak berhenti sebagai stimulus di sektor keuangan, tetapi berubah menjadi aktivitas ekonomi riil.<\/p>\n Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan bukan hanya diukur dari besarnya dana yang ditempatkan pemerintah atau banyaknya insentif yang diberikan, melainkan dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu mendorong perusahaan berinvestasi, meningkatkan produksi, merekrut tenaga kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.<\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah tidak hanya mengandalkan insentif pajak untuk mendorong sektor swasta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah kini menggunakan kombinasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk menekan biaya modal, memperbaiki likuiditas, serta menciptakan ruang yang lebih besar bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi. Strategi tersebut menjadi penting ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":416916,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35017],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nBukan Sekadar Tambah Likuiditas<\/strong><\/h4>\n
SMV Ikut Didorong Efisien<\/strong><\/h4>\n
APBN Harus Jadi Katalis, Bukan Beban<\/strong><\/h4>\n
Tantangan: Memastikan Kebijakan Sampai ke Dunia Usaha<\/strong><\/h4>\n