(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah pusat mempercepat penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Percepatan pemulihan tersebut dibahas dalam rapat tingkat menteri (RTM) di Jakarta, Rabu (9\/9).<\/p>\n
Rapat yang membahas dampak konflik sosial-politik dan konflik antarsuku itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.<\/p>\n
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto turut mengikuti rapat tersebut bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.<\/p>\n
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah untuk mempercepat pemulihan di dua wilayah terdampak. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, terintegrasi, dan terukur.<\/p>\n
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dikoordinasikan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional dengan dukungan BNPB serta kementerian dan lembaga terkait.<\/p>\n
Satu Data Jadi Dasar Pemulihan<\/p>\n
Pemerintah juga mendorong penetapan satu data terpadu yang memuat data korban, pengungsi, tingkat kerusakan, serta kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.<\/p>\n
Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi sehingga bantuan dan program pemulihan dapat diberikan secara tepat sasaran.<\/p>\n
Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur dan hunian. Pemerintah juga menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial ekonomi, rekonsiliasi masyarakat, serta penguatan stabilitas keamanan sebagai bagian penting dari proses pemulihan.<\/p>\n
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan penyelesaian konflik harus dilakukan hingga tuntas agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi terdampak.<\/p>\n
\u201cIni harus diselesaikan segera sampai tuntas, jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. Tidak boleh masyarakat menunggu terlalu lama untuk penyelesaian konflik ini,\u201d tegas Djamari.<\/p>\n
Jayawijaya Catat 59 Korban Meninggal<\/p>\n
Konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya yang memuncak pada Jumat, 15 Mei 2026, bermula dari kecelakaan lalu lintas yang kemudian berkembang menjadi aksi penyerangan dan perselisihan terkait penyelesaian denda adat.<\/p>\n
Rangkaian konflik juga menyebabkan robohnya Jembatan Gantung Kali Uwe yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat sekitar.<\/p>\n
Data dampak konflik mencatat 59 orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka berat, 139 orang luka ringan, serta 2.902 orang mengungsi.<\/p>\n
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas dan hunian. Tercatat 126 rumah dan 12 honai terbakar, serta dua kantor desa, satu pastori, dan lima fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.<\/p>\n
Selain itu, terdapat lima kios rusak berat dan satu jembatan mengalami kerusakan.<\/p>\n
Sebagai respons awal, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebelumnya menetapkan Status Tanggap Darurat Kejadian Konflik Sosial selama 30 hari sejak 12 Mei 2026. Status tersebut kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1\/220\/TAHUN 2026.<\/p>\n
BNPB Salurkan Bantuan dan Siapkan Hunian<\/p>\n
Untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak, BNPB telah menyalurkan bantuan logistik dan peralatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada 6 Juni 2026.<\/p>\n
Bantuan tersebut antara lain berupa paket sembako, selimut, matras atau kasur lipat, family kit, tenda pengungsi, perahu polyethylene lengkap dengan mesin 25 PK, serta peralatan pendukung seperti chainsaw dan radio komunikasi.<\/p>\n
Dalam penanganan lanjutan, BNPB memfokuskan strategi pada tiga hal, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi, dan pembangunan hunian tetap.<\/p>\n
Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup pangan, sandang, air bersih, sanitasi, serta dukungan psikososial bagi pengungsi.<\/p>\n
Untuk pengungsi, pemerintah menyiapkan opsi Hunian Sementara (Huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH) yang layak dan aman.<\/p>\n
Sementara pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dapat dilakukan melalui relokasi maupun pembangunan di lokasi semula atau in-situ.<\/p>\n
Sesuai SK Kepala BNPB Nomor 296 Tahun 2023, bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak berat diwujudkan dalam bentuk rumah tipe 36 yang memenuhi standar layak huni dan tahan bencana dengan nilai Rp70 juta. Untuk rumah rusak sedang diberikan Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.<\/p>\n
Diperkuat Aturan Baru<\/p>\n
Penanganan pemulihan pascakonflik sosial juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 17 Tahun 2018.<\/p>\n
Melalui aturan tersebut, Kepala BNPB memperoleh kemudahan akses dan kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana maupun konflik sosial tingkat nasional, khususnya di daerah yang sedang menjalani proses rekonsiliasi pascakonflik dan memiliki kapasitas fiskal rendah.<\/p>\n
Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi prioritas.<\/p>\n
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga kondusivitas di Provinsi Papua Pegunungan.<\/p>\n
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Kemenko PMK, TNI, Polri, BNPB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, BIN, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendikdasmen, serta Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lanny Jaya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah pusat mempercepat penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Percepatan pemulihan tersebut dibahas dalam rapat tingkat menteri (RTM) di Jakarta, Rabu (9\/9). Rapat yang membahas dampak konflik sosial-politik dan konflik antarsuku itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":417192,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n