(Vibizmedia – Jakarta) Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta berbagai persoalan sosial telah membuat risiko bencana semakin kompleks dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah tidak lagi dapat hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi, tetapi perlu memperkuat langkah pencegahan dan membangun ketangguhan masyarakat sejak dini.<\/p>\n
Penguatan mitigasi, investasi pada infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, sistem peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dan negara menjadi bagian penting dari strategi tersebut.<\/p>\n
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot ketika membuka The 5th Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) dan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026 di Jakarta, Rabu (9\/9).<\/p>\n
Forum yang mengangkat tema \u201cPutting People at the Centre of Resilience\u201d tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, serta perwakilan organisasi internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan Pacific Islands Forum.<\/p>\n
Dalam forum tersebut, Yuliot menekankan bahwa bencana saat ini tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Berbagai faktor seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah saling berkelindan dan membentuk risiko yang lebih besar bagi masyarakat.<\/p>\n
\u201cHari ini kita tidak lagi bicara tentang bencana hanya sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. Kita harus ingat bahwa every day counts<\/em>. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan,\u201d ujar Yuliot.<\/p>\n Menurut Yuliot, perkembangan risiko bencana berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan banyak pihak dalam mengantisipasinya. Karena itu, pembangunan ketangguhan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional.<\/p>\n Ia menawarkan tiga langkah strategis yang perlu diperkuat.<\/p>\n Pertama, pengurangan risiko bencana harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran atau biaya operasional. Pemerintah perlu memperluas investasi berkelanjutan pada ketangguhan wilayah, infrastruktur hijau, serta sistem pembangunan yang mampu menghadapi tekanan akibat perubahan iklim dan bencana.<\/p>\n Pendekatan tersebut penting karena biaya pencegahan dan mitigasi pada dasarnya dapat jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang muncul ketika bencana tidak dipersiapkan dengan baik.<\/p>\n Kedua, sistem Early Warnings for All perlu diperkuat agar benar-benar dapat digunakan masyarakat. Peringatan dini tidak cukup hanya menghasilkan data teknis dari lembaga pemerintah atau pusat pemantauan. Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi pesan yang sederhana, cepat dipahami, relevan dengan kondisi lokal, dan dapat diakses seluruh kelompok masyarakat.<\/p>\n Prinsip inklusivitas menjadi sangat penting, termasuk memastikan sistem peringatan dini dapat menjangkau anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lain yang memiliki kebutuhan khusus ketika menghadapi keadaan darurat.<\/p>\n Ketiga, kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak harus diperkuat. Ketangguhan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah seorang diri. Dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, komunitas, dan generasi muda perlu menjadi bagian dari ekosistem penanggulangan bencana.<\/p>\n Kerja sama tersebut semakin penting karena bencana dan dampaknya sering kali tidak mengenal batas administratif maupun negara. Asap kebakaran, banjir, badai, kenaikan muka laut, hingga dampak perubahan iklim dapat melintasi wilayah dan membutuhkan respons bersama.<\/p>\n Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra dan Kalimantan hingga Sulawesi dan Papua.<\/p>\n Karhutla bukan hanya menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat akibat polusi udara. Bencana tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan operasional berbagai infrastruktur strategis, termasuk fasilitas pertambangan serta sektor minyak dan gas bumi.<\/p>\n Kementerian ESDM memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani ancaman kebakaran, termasuk upaya melindungi objek vital nasional.<\/p>\n \u201cKami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respon cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat,\u201d tutur Yuliot.<\/p>\n Kasus tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana juga berkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Perlindungan terhadap fasilitas energi, pertambangan, dan infrastruktur strategis perlu menjadi bagian dari sistem mitigasi yang terintegrasi, mengingat gangguan terhadap fasilitas tersebut dapat memberikan dampak berantai terhadap masyarakat dan perekonomian.<\/p>\n Pelaksanaan ADEXCO dan GFSR 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perspektif bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat dari seluruh kebijakan ketangguhan bencana.<\/p>\n Teknologi, data, infrastruktur, dan sistem peringatan dini memang menjadi instrumen penting. Namun, efektivitas seluruh sistem tersebut pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk memahami risiko, menerima informasi, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan penyelamatan secara cepat.<\/p>\n Karena itu, pembangunan ketangguhan membutuhkan kombinasi antara teknologi dan literasi kebencanaan, infrastruktur dan kesiapsiagaan masyarakat, serta kebijakan nasional dan kerja sama internasional.<\/p>\n Melalui forum ADEXCO dan GFSR 2026, pemerintah mendorong agar pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpemangku kepentingan tidak berhenti pada diskusi. Hasil forum diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, investasi, inovasi, dan kerja sama konkret untuk mengurangi risiko bencana.<\/p>\n Pada akhirnya, membangun ketangguhan bukan hanya tentang bagaimana menyelamatkan masyarakat ketika bencana terjadi, tetapi tentang mencegah risiko menjadi bencana sejak awal. Semakin cepat investasi pada mitigasi, sistem peringatan dini, infrastruktur tangguh, dan kapasitas masyarakat dilakukan, semakin besar pula peluang untuk melindungi kehidupan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta berbagai persoalan sosial telah membuat risiko bencana semakin kompleks dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah tidak lagi dapat hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi, tetapi perlu memperkuat langkah pencegahan dan membangun ketangguhan masyarakat sejak dini. Penguatan mitigasi, investasi pada infrastruktur […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":417229,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[17681,27371],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nMengubah Paradigma dari Respons ke Pencegahan<\/strong><\/h4>\n
Karhutla Mengancam Lingkungan dan Infrastruktur Strategis<\/strong><\/h4>\n
Menempatkan Masyarakat di Pusat Ketangguhan<\/strong><\/h4>\n