{"id":417232,"date":"2026-09-10T12:28:22","date_gmt":"2026-09-10T05:28:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=417232"},"modified":"2026-09-10T12:28:22","modified_gmt":"2026-09-10T05:28:22","slug":"dari-panggung-ke-layar-lebar-mendorong-ip-lokal-menjadi-kekuatan-baru-industri-kreatif-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2026\/09\/10\/dari-panggung-ke-layar-lebar-mendorong-ip-lokal-menjadi-kekuatan-baru-industri-kreatif-indonesia\/","title":{"rendered":"Dari Panggung ke Layar Lebar, Mendorong IP Lokal Menjadi Kekuatan Baru Industri Kreatif Indonesia"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia – Jakarta) Industri kreatif Indonesia tengah memasuki fase baru. Film tidak lagi sekadar dipandang sebagai produk hiburan, sementara seni pertunjukan tidak hanya ditempatkan sebagai ruang ekspresi budaya. Keduanya mulai dilihat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual (intellectual property<\/em>\/IP), membuka lapangan kerja, menciptakan peluang investasi, serta membawa cerita dan identitas Indonesia ke pasar internasional.<\/p>\n

Perspektif inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan ketika Wakil Menteri Ekonomi Kreatif\/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menerima audiensi rumah produksi Keana Film di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Rabu (9\/9\/2026).<\/p>\n

Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan sinergi antara subsektor seni pertunjukan dan perfilman, sekaligus bagaimana karya berbasis kebudayaan dapat dikembangkan menjadi IP yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing lebih luas.<\/p>\n

Keana Film sebelumnya dikenal melalui sejumlah karya seni pertunjukan dan film, antara lain teaterikal Laksamana Malahayati<\/em>, Monoplay Melati Pertiwi<\/em>, Meradjoet Sendja<\/em>, serta film Kalau Kau Indonesia, Tepuk Dada!<\/em> (2012) dan Rectoverso: Cinta yang Tak Terucap<\/em> (2013).<\/p>\n

Untuk periode 2026\u20132027, rumah produksi tersebut menyiapkan sejumlah program berbasis kebudayaan, termasuk Monolog Melati Pertiwi<\/em>, Kongres Perempuan di Yogyakarta, serta festival CULTURA di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Program-program tersebut dirancang dengan melibatkan komunitas, pelaku UMKM, pendidikan, dan pertukaran budaya anak.<\/p>\n

Tidak berhenti pada panggung pertunjukan, Keana Film juga menyiapkan pengembangan IP Laksamana Malahayati<\/em> ke dalam medium komik dan film panjang dengan membuka peluang kolaborasi internasional.<\/p>\n

Film Nasional Sedang Menemukan Momentum Baru<\/strong><\/h4>\n

Langkah tersebut berlangsung ketika industri film nasional sedang menunjukkan perkembangan yang cukup kuat. Setelah beberapa tahun mengalami pertumbuhan penonton dan semakin banyaknya film lokal yang mampu menjadi pilihan utama masyarakat, posisi film Indonesia di pasar domestik semakin diperhitungkan.<\/p>\n

Data yang disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pangsa pasar film Indonesia telah mencapai lebih dari 60 persen pada 2025. Bahkan pada semester pertama 2026, sebanyak 15 judul film nasional telah menembus lebih dari satu juta penonton, sebuah indikator bahwa apresiasi publik terhadap karya lokal terus berkembang.<\/p>\n

Capaian tersebut melanjutkan tren positif yang terlihat pada 2025. Sejumlah film Indonesia berhasil mencetak angka penonton sangat tinggi, sementara film animasi Jumbo<\/em> bahkan mencatat sejarah baru sebagai salah satu fenomena terbesar dalam perfilman nasional. Pada April 2025, film tersebut telah melewati satu juta penonton hanya dalam tujuh hari penayangan.<\/p>\n

Data Lembaga Sensor Film juga menunjukkan bahwa 2025 menjadi salah satu tahun terbaik bagi perfilman nasional, dengan jumlah penonton film Indonesia mencapai sekitar 80,2 juta orang menurut data yang disampaikan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan kepercayaan publik tersebut agar tidak menjadi fenomena sesaat.<\/p>\n

Dengan meningkatnya penonton, film nasional semakin memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi kreatif.<\/p>\n

Dari Film Menjadi Ekosistem IP<\/strong><\/h4>\n

Irene Umar menilai perkembangan tersebut harus diikuti dengan perubahan cara pandang terhadap produksi karya kreatif.<\/p>\n

\u201cKita perlu mencari titik temu yang memungkinkan ekosistem kreatif tumbuh secara efisien dan berkelanjutan. Bukan hanya membangun potensi yang sudah tercipta, tetapi juga memastikan model bisnis kreatif bisa berjalan,\u201d ungkap Irene.<\/p>\n

Menurutnya, pengembangan ekosistem tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah penonton teater maupun film. Pemerintah juga perlu menciptakan kondisi yang memberikan kepastian dan soft landing<\/em> bagi investor untuk masuk ke subsektor seni pertunjukan dan film.<\/p>\n

Pendekatan berbasis IP menjadi semakin penting karena sebuah cerita tidak harus berhenti pada satu medium. Sebuah pertunjukan dapat berkembang menjadi buku, komik, film, animasi, serial, gim, merchandise, hingga berbagai produk turunan lainnya.<\/p>\n

Konsep tersebut dapat diterapkan pada Laksamana Malahayati<\/em>. Kisah tokoh sejarah perempuan asal Aceh tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai pertunjukan panggung, tetapi juga sebagai karya visual dan film yang dapat diperkenalkan kepada penonton di luar Indonesia.<\/p>\n

\u201cSeni pertunjukan dan film sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Subsektor seni pertunjukan bukan hanya ruang ekspresi budaya, tetapi juga dapat menjadi sumber penciptaan IP, pengembangan talenta, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para pejuang ekraf,\u201d kata Irene.<\/p>\n

Keberhasilan Film Nasional Tidak Lagi Hanya Diukur dari Box Office<\/strong><\/h4>\n

Pertumbuhan jumlah penonton merupakan indikator penting, tetapi masa depan industri film nasional tidak semata-mata ditentukan oleh angka box office.<\/p>\n

Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana Indonesia membangun rantai industri yang lengkap, mulai dari pengembangan cerita, pembiayaan, produksi, pengembangan talenta, pascaproduksi, pemasaran, distribusi, hingga pemanfaatan IP secara berkelanjutan.<\/p>\n

Pemerintah kini juga mendorong kebijakan perfilman yang semakin berbasis data. Kementerian Ekraf menilai data industri yang akurat diperlukan untuk membaca perilaku penonton, menentukan peluang investasi, memperluas distribusi, serta mendorong diversifikasi konten.<\/p>\n

Langkah tersebut penting karena industri film semakin kompetitif. Indonesia tidak hanya bersaing dengan film Hollywood, tetapi juga dengan produksi dari Korea Selatan, Jepang, India, China, Thailand, hingga berbagai konten dari platform digital.<\/p>\n

Di sisi lain, kekayaan budaya Indonesia justru dapat menjadi keunggulan kompetitif. Cerita mengenai sejarah, tradisi, mitologi, tokoh nasional, masyarakat adat, serta keragaman budaya memiliki potensi menjadi sumber IP yang memiliki karakter berbeda di pasar global.<\/p>\n

Film Para Perasuk<\/em>, misalnya, mendapatkan perhatian karena mengangkat tradisi dan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan sinematik. Pemerintah melihat pendekatan semacam ini sebagai salah satu cara memperkuat identitas sekaligus daya saing film nasional.<\/p>\n

Tantangan Besar: Distribusi dan Akses Layar<\/strong><\/h4>\n

Pertumbuhan produksi dan penonton juga menghadirkan pekerjaan rumah baru. Film yang bagus tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal apabila tidak memiliki akses distribusi yang memadai.<\/p>\n

Karena itu, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap perluasan layar, termasuk gagasan bioskop rakyat atau micro-cinema<\/em> yang dapat menghadirkan film di wilayah yang belum memiliki akses bioskop konvensional.<\/p>\n

Kementerian Ekraf bersama pelaku industri tengah mendorong model bioskop modular yang dapat memperluas distribusi film nasional sekaligus menciptakan pusat aktivitas ekonomi kreatif baru di daerah.<\/p>\n

Dalam konteks ini, gagasan Indiskop Bioskop Rakyat yang dibahas dalam pertemuan dengan Keana Film menjadi relevan. Digitalisasi dapat digunakan untuk mengintegrasikan sistem tiket, distribusi konten, promosi, hingga pengelolaan jaringan bioskop.<\/p>\n

Dengan model yang efisien, bioskop tidak harus selalu berbentuk gedung besar dengan biaya investasi tinggi. Ruang pemutaran yang lebih fleksibel dapat dikembangkan di berbagai wilayah dengan tetap memperhatikan standar kualitas dan keberlanjutan bisnis.<\/p>\n

Regenerasi Menjadi Kunci<\/strong><\/h4>\n

Direktur Utama Keana Film, Marcella Zalianty, menegaskan bahwa pengembangan industri kreatif tidak dapat dilepaskan dari proses regenerasi. Pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting untuk memastikan munculnya generasi baru kreator, aktor, sutradara, penulis, produser, serta pekerja kreatif lainnya.<\/p>\n

Menurut Marcella, Keana Film ingin mengembangkan dua spektrum utama, yakni seni pertunjukan dan film.<\/p>\n

Pengalaman mengadaptasi karya sastra menjadi film melalui Rectoverso<\/em> menjadi salah satu pijakan untuk mengembangkan gagasan baru.<\/p>\n

\u201cDulu, Keana Film pernah mengangkat sebuah omnibus dalam konteks Rectoverso<\/em> dari dunia sastra atau buku karya Dewi Lestari ke sebuah film. Kini, kami terinspirasi untuk bikin konsep omnibus di atas panggung yang mengemas historikal tentang pahlawan-pahlawan lintas perjuangan dan lintas waktu sehingga menghidupkan ekosistem seni pertunjukan,\u201d tutur Marcella.<\/p>\n

Baginya, IP lokal harus memiliki keberanian untuk bergerak keluar dari batas pasar domestik.<\/p>\n

Gagasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong IP nasional agar tidak hanya berhasil di Indonesia, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan di pasar global. Pemerintah sendiri tengah memperkuat ekosistem perfilman berbasis IP agar film dapat memberikan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas.<\/p>\n

Menuju Industri Film yang Lebih Profesional dan Global<\/strong><\/h4>\n

Perkembangan film nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat yang kuat terhadap cerita lokal. Tantangannya kini adalah bagaimana momentum tersebut diterjemahkan menjadi industri yang semakin profesional dan berkelanjutan.<\/p>\n

Pertumbuhan penonton perlu diikuti peningkatan kualitas produksi. Bertambahnya jumlah film harus dibarengi dengan kualitas cerita, pengembangan talenta, kepastian investasi, perlindungan hak cipta, distribusi yang lebih luas, serta kemampuan memonetisasi IP.<\/p>\n

Subsektor film, animasi, dan video sendiri menjadi salah satu bagian ekonomi kreatif yang tumbuh pesat. Kementerian Ekraf menyebut subsektor tersebut mencatat pertumbuhan hingga 17,59 persen dan membutuhkan penguatan perlindungan hak cipta serta kepastian hukum, terutama di tengah perubahan pola konsumsi media digital.<\/p>\n

Keberhasilan film Indonesia ke depan karena itu tidak cukup hanya dengan menghasilkan box office hit<\/em>. Ukurannya harus lebih luas: berapa banyak talenta baru yang lahir, berapa banyak lapangan pekerjaan tercipta, berapa banyak IP lokal yang berkembang, seberapa luas film Indonesia dapat didistribusikan, dan sejauh mana karya nasional mampu menembus pasar internasional.<\/p>\n

Di titik inilah pertemuan antara Keana Film dan Kementerian Ekraf memiliki arti strategis. Seni pertunjukan dapat menjadi laboratorium penciptaan cerita dan IP, sementara film dapat memperluas jangkauan cerita tersebut kepada audiens yang jauh lebih besar.<\/p>\n

Jika ekosistem ini dibangun secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan memiliki lebih banyak film, tetapi juga lebih banyak IP lokal yang kuat, talenta kreatif yang kompetitif, investasi yang berkelanjutan, serta cerita Indonesia yang mampu berbicara kepada dunia.<\/p>\n

Dari panggung teater hingga layar lebar, perjalanan tersebut menunjukkan satu hal: masa depan industri film nasional bukan sekadar tentang membuat film, melainkan tentang membangun ekosistem kreatif yang mampu mengubah cerita Indonesia menjadi aset budaya dan ekonomi yang bernilai global.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Jakarta) Industri kreatif Indonesia tengah memasuki fase baru. Film tidak lagi sekadar dipandang sebagai produk hiburan, sementara seni pertunjukan tidak hanya ditempatkan sebagai ruang ekspresi budaya. Keduanya mulai dilihat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual (intellectual property\/IP), membuka lapangan kerja, menciptakan peluang investasi, serta membawa cerita dan identitas […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":417233,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[20573],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n