(Vibizmedia-Nasional) Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini dirancang untuk membenahi rantai pasok sekaligus mempersempit celah praktik kecurangan dalam pengadaan bahan makanan.<\/p>\n
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem belanja tersebut akan mengadopsi konsep Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).<\/p>\n
Melalui sistem terintegrasi, proses pembelian bahan pangan diharapkan menjadi lebih transparan dan memiliki standar yang lebih seragam. Langkah ini juga ditujukan untuk mencegah praktik permintaan kickback, permainan harga, hingga pengadaan bahan berkualitas rendah yang dilaporkan sebagai produk berkualitas tinggi.<\/p>\n
“Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus supaya dia ambil untung dan lain sebagainya,” kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17\/9\/2026).<\/p>\n
Sudaryono mengatakan sistem tersebut masih dalam tahap kajian. BGN memperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan untuk mematangkan mekanisme pengadaan tersebut.<\/p>\n
Dalam tahap awal, BGN akan memprioritaskan tujuh komoditas pangan, yakni beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu.<\/p>\n
Khusus beras, BGN menetapkan bahan yang digunakan dalam program MBG tidak berasal dari beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara minyak goreng yang digunakan juga tidak berasal dari program MinyaKita.<\/p>\n
Adapun ayam, telur, daging, ikan, dan susu menjadi perhatian khusus karena merupakan sumber protein hewani yang membutuhkan penanganan dan standar kualitas tertentu.<\/p>\n
“Kenapa sih ini menjadi penting? Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau menanganinya enggak benar ini menyebabkan gangguan kesehatan dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak tercapai,” ujarnya.<\/p>\n
Menurut Sudaryono, sistem tersebut juga diperlukan untuk menghindari perbedaan tafsir mengenai kualitas bahan pangan. Ia mencontohkan istilah ayam fresh yang dapat memiliki standar berbeda apabila tidak ditentukan secara jelas.<\/p>\n
Dengan adanya sistem, standar kualitas bahan yang diterima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menjadi lebih seragam.<\/p>\n
Pemasok Bermasalah Tak Bisa Mudah Berpindah<\/p>\n
Sistem yang disiapkan BGN tidak hanya mengatur proses pembelian, tetapi juga dirancang untuk membangun pertukaran informasi antarsatuan pelayanan.<\/p>\n
Sudaryono menyoroti potensi pemasok yang memberikan bahan berkualitas buruk kepada satu SPPG, kemudian berpindah memasok ke SPPG lainnya karena belum tersedia sistem informasi yang terintegrasi.<\/p>\n
“Kalau mereka kasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan misalnya, itu kemudian di-unlock, kita punya SPPG, dia bisa jualan di SPPG lain karena tidak adanya akses informasi di antara SPPG,” katanya.<\/p>\n
Karena itu, informasi mengenai pemasok dan kualitas bahan akan menjadi bagian penting dalam sistem yang sedang disiapkan. Dengan informasi yang dapat diakses lintas SPPG, pemasok bermasalah diharapkan tidak mudah berpindah dan kembali memasok bahan pangan ke satuan pelayanan lainnya.<\/p>\n
Tujuh Komoditas Jadi Fokus<\/p>\n
Penataan rantai pasok tersebut juga dilakukan ketika harga sejumlah komoditas pangan bergerak tidak seimbang. Sudaryono mengatakan harga ayam saat ini berada pada level tinggi, sementara harga telur justru masih rendah.<\/p>\n
Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung sejak masa libur kenaikan kelas. Saat itu, Sudaryono masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan memperkirakan harga telur akan kembali menyesuaikan setelah kegiatan sekolah kembali berjalan.<\/p>\n
Namun, harga telur disebut masih berada pada level rendah meski aktivitas sekolah telah kembali normal.<\/p>\n
Di luar tujuh komoditas prioritas, bahan pangan pelengkap seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat akan mengikuti mekanisme pasar.<\/p>\n
“Selain tujuh tadi itu kemudian brambang, bawang, lombok, kemudian tomat dan lain sebagainya itu mengikuti mekanisme pasar saja,” ujar Sudaryono.<\/p>\n
BGN menilai tujuh komoditas utama tersebut perlu mendapat pengaturan khusus karena memiliki karakteristik penanganan yang berbeda, terutama bahan pangan sumber protein hewani, serta berkaitan dengan komoditas yang memiliki mekanisme harga atau kebijakan pemerintah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini dirancang untuk membenahi rantai pasok sekaligus mempersempit celah praktik kecurangan dalam pengadaan bahan makanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem belanja tersebut akan mengadopsi konsep Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan Kementerian Pendidikan Dasar […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":404021,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n