(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta Meta memperkuat penerapan aturan pelindungan anak di ruang digital secara nyata. Platform tersebut diwajibkan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).<\/p>\n
Penegasan itu disampaikan Meutya ketika bertemu Vice President (VP) & Head of Global Public Policy Meta Kevin J. Martin dan VP & Global Head of Safety Meta Antigone Davis di New York, Amerika Serikat, Rabu (23\/9\/2026).<\/p>\n
Menurut Meutya, besarnya jumlah pengguna serta pengaruh Meta di Indonesia turut membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan keamanan anak di lingkungan digital.<\/p>\n
“Dengan skala dan pengaruh Meta yang besar di Indonesia, terdapat tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kami menuntut kontrol usia yang lebih ketat, desain produk yang lebih aman, penegakan konsisten, serta pelaporan berkala yang terukur kepada pemerintah demi pelindungan nyata bagi anak-anak,” tegas Meutya.<\/p>\n
Pemerintah mengapresiasi langkah awal Meta yang mulai menyesuaikan layanan dengan ketentuan PP TUNAS serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaannya.<\/p>\n
Dalam laporan yang disampaikan Meta, sebanyak 184.000 akun pengguna berusia di bawah 13 tahun telah dinonaktifkan sepanjang 28 Maret hingga 27 Mei 2026.<\/p>\n
Jumlah tersebut terdiri dari 85.000 akun Instagram dan 99.000 akun Facebook.<\/p>\n
Meski demikian, pemerintah meminta Meta menyiapkan langkah percepatan yang lebih terukur, terutama dalam penerapan pembatasan terhadap pengguna anak di berbagai platformnya.<\/p>\n
“Kami mengharapkan Meta menyusun rencana akselerasi yang jelas untuk implementasi PP TUNAS. Khususnya pembatasan dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun di Facebook, Instagram, maupun Threads dengan target waktu yang konkret,” tambah Meutya.<\/p>\n
Selain perlindungan anak, pemerintah juga menyoroti kewajiban platform digital dalam menangani konten yang bertentangan dengan hukum Indonesia.<\/p>\n
Meutya menyebut sejumlah jenis konten yang menjadi perhatian, antara lain judi online, pornografi, ujaran kebencian, serta kabar bohong. Menurutnya, platform perlu meningkatkan kecepatan dalam mendeteksi dan menindak konten bermasalah.<\/p>\n
“Platform harus mengambil langkah tegas jika ada konten yang melanggar hukum atau memicu keresahan publik. Meta harus lebih proaktif melakukan peninjauan dan penandaan konten bermasalah, bukan hanya mengandalkan pemutusan akses dari pemerintah,” ungkap Meutya.<\/p>\n
Meutya kembali menegaskan bahwa seluruh platform digital global yang menjalankan layanan di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan hukum nasional.<\/p>\n
Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan langkah penegakan bagi platform yang tidak memenuhi aturan. Sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan terhadap platform yang dinilai tidak mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta Meta memperkuat penerapan aturan pelindungan anak di ruang digital secara nyata. Platform tersebut diwajibkan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Penegasan itu disampaikan Meutya ketika bertemu Vice President (VP) & Head of Global […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":417877,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35084],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n