(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mulai menguji coba tiga perubahan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara terintegrasi di empat daerah, yakni Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.<\/p>\n
Tiga komponen yang diuji mencakup Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis Indonesia Diagnosis Related Groups<\/em> (iDRG).<\/p>\n Uji coba tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi JKN yang diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan sistem rujukan, standar pelayanan rawat inap, dan mekanisme pembiayaan dapat berjalan lebih terintegrasi.<\/p>\n Reformasi JKN pada dasarnya tidak hanya menyangkut perubahan administrasi atau mekanisme pembayaran. Pemerintah juga berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan medis pasien, memberikan standar fasilitas yang lebih seragam, serta memastikan pembiayaan mencerminkan kompleksitas pelayanan yang diberikan.<\/p>\n Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI Azhar Jaya mengatakan kesiapan ekosistem kesehatan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan wilayah uji coba.<\/p>\n Menurut dia, keberhasilan reformasi rujukan tidak hanya bergantung pada kesiapan rumah sakit, tetapi juga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri.<\/p>\n \u201cYang kita nilai bukan hanya rumah sakitnya, tetapi seluruh sistemnya. Rujukan dimulai dari Puskesmas, klinik, dan dokter praktik mandiri. Karena itu, sistem di daerah harus siap, ajeg, dan terintegrasi,\u201d ujar Azhar dalam keterangan Kemenkes yang dikutip Senin (28\/9\/2026).<\/p>\n Melalui RBKP, pola rujukan yang sebelumnya mengikuti jenjang kelas rumah sakit diarahkan berubah menjadi berdasarkan kemampuan dan kompetensi fasilitas kesehatan.<\/p>\n Dengan pendekatan tersebut, pasien tidak harus melewati seluruh tingkatan rumah sakit. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat merujuk pasien secara langsung ke rumah sakit yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan medisnya.<\/p>\n \u201cKalau dulu rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B sampai A, sekarang rujukan berdasarkan kompetensi. Dari Puskesmas, pasien bisa langsung ke rumah sakit yang memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan,\u201d jelas Azhar.<\/p>\n Di Tulungagung, simulasi dilakukan untuk melihat efektivitas alur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hasilnya, proses rujukan tercatat sekitar 2 menit 47 detik, lebih cepat dibandingkan standar waktu yang ditetapkan, yakni di bawah empat menit.<\/p>\n Komponen kedua dalam reformasi JKN adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan standar fasilitas dan kenyamanan ruang rawat inap yang lebih seragam bagi peserta JKN.<\/p>\n Salah satu ketentuannya adalah pembatasan jumlah tempat tidur maksimal empat dalam satu kamar. Ruang rawat inap juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain ketersediaan kamar mandi di dalam kamar, aksesibilitas, oksigen sentral, nurse call<\/em>, pencahayaan, ventilasi, serta pengaturan suhu ruangan.<\/p>\n Dengan adanya standar tersebut, reformasi JKN tidak hanya menyentuh aspek pembiayaan, tetapi juga kualitas lingkungan pelayanan yang diterima pasien selama menjalani perawatan.<\/p>\n Perubahan ketiga menyangkut mekanisme pembayaran layanan kesehatan. Pemerintah mengembangkan sistem iDRG sebagai bagian dari peralihan dari mekanisme INA-CBGs.<\/p>\n Melalui iDRG, pengelompokan dan pembayaran kasus diharapkan dapat lebih mencerminkan karakteristik serta tingkat kompleksitas penyakit dan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan.<\/p>\n Pada sistem INA-CBGs, pengelompokan kasus secara umum dibedakan berdasarkan tingkat ringan, sedang, dan berat. Sementara melalui iDRG, tingkat keparahan dikembangkan menjadi lima kategori, yaitu ringan, ringan-sedang, sedang, sedang-berat<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mulai menguji coba tiga perubahan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara terintegrasi di empat daerah, yakni Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim. Tiga komponen yang diuji mencakup Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta sistem pembayaran layanan kesehatan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":417886,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35137],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nSistem Rujukan Mulai Berbasis Kompetensi<\/strong><\/h4>\n
KRIS Standarkan Pelayanan Rawat Inap<\/strong><\/h4>\n
Pembayaran JKN Beralih ke iDRG<\/strong><\/h4>\n