(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) agar tidak sekadar menjadi gerakan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Program tersebut diarahkan menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan produksi perikanan, pemenuhan kebutuhan gizi, akses pasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat.<\/p>\n
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan kebutuhan protein nasional akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Dalam kondisi tersebut, ikan sebagai bagian dari konsep blue food<\/em> perlu ditempatkan sebagai salah satu sumber pangan strategis.<\/p>\n “Dengan kondisi yang ada, kita membutuhkan asupan protein lebih kurang sekitar 7,62 juta ton per tahun dan tentunya setara dengan 35 juta ton ikan segar,” ujar Didit dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Selasa (30\/9\/2026).<\/p>\n Menurut Didit, ikan memiliki keunggulan sebagai sumber protein karena kandungan gizinya serta ketersediaannya yang relatif besar. Namun, peningkatan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan sektor perikanan dalam menjaga produksi dan memastikan distribusi hasil perikanan berjalan dengan baik.<\/p>\n Kebutuhan untuk membangun keterhubungan antara produksi dan konsumsi terlihat dari potensi perikanan di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah.<\/p>\n Data yang disampaikan dalam forum menunjukkan produksi perikanan tangkap Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 436.900 ton. Sementara produksi perikanan budidaya tercatat sekitar 539.000 ton.<\/p>\n Besarnya produksi tersebut belum secara otomatis menjadikan ikan sebagai pilihan utama dalam pola konsumsi masyarakat. Karena itu, perubahan pola makan menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan Gemarikan.<\/p>\n “Gemar makan ikan merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus digalakkan,” kata Didit.<\/p>\n Ia menilai tantangan Gemarikan tidak berhenti pada peningkatan produksi. Hasil tangkapan nelayan dan produksi pembudidaya juga harus memiliki pasar dan dapat terserap oleh masyarakat.<\/p>\n Dengan demikian, diperlukan koneksi antara sektor hulu yang menghasilkan ikan dan sektor hilir yang mengolah, mendistribusikan, serta memasarkannya.<\/p>\n Salah satu upaya membangun ekosistem tersebut dilakukan melalui program prioritas KKP, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029.<\/p>\n KNMP diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang mengintegrasikan berbagai aktivitas usaha perikanan. Keberadaan kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat produksi sekaligus membuka akses terhadap pengolahan, pemasaran, fasilitas usaha, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.<\/p>\n Selain KNMP, pemerintah juga mengembangkan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 lokasi hingga 2029 yang tersebar di 500 kabupaten\/kota.<\/p>\n Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sumber protein sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di daerah. Target tersebut juga menjadi bagian dari rencana program prioritas KKP periode 2026\u20132029.<\/p>\n Didit menekankan bahwa pengembangan budidaya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.<\/p>\n Di Jawa Tengah, misalnya, masyarakat dapat mengembangkan komoditas seperti lele, mujair, nila, hingga ikan mas. Dengan pendekatan tersebut, sumber protein tidak harus selalu berasal dari ikan laut.<\/p>\n “Tidak harus ikan laut, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah,” ujarnya.<\/p>\n Pendekatan berbasis potensi lokal memungkinkan desa tidak hanya menjadi konsumen produk perikanan, tetapi juga berperan sebagai bagian dari rantai produksi.<\/p>\n Budidaya ikan dapat dikembangkan berdasarkan kondisi wilayah dan permintaan masyarakat setempat. Hasil produksinya kemudian dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di daerah tersebut maupun dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.<\/p>\n Konsep tersebut juga dapat dihubungkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Didit, program pemenuhan gizi tersebut berpotensi menjadi salah satu saluran penyerapan produk perikanan yang dihasilkan masyarakat lokal.<\/p>\n Kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan potensi komoditas di masing-masing wilayah. Dengan demikian, hasil budidaya masyarakat berpeluang masuk ke dalam rantai pasok pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein.<\/p>\n Gemarikan dengan demikian tidak berjalan sebagai program yang berdiri sendiri. Produksi nelayan dan pembudidaya dapat dihubungkan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koperasi desa, KNMP, dan pasar.<\/p>\n “Ini harus kolaborasi, integrasi. Yang paling sulit dilakukan adalah di lapangan,” kata Didit.<\/p>\n Menurut Didit, sinkronisasi program harus dilakukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Pemerintah perlu mempertemukan kebutuhan produksi, distribusi, pasar, dan konsumsi agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara pasokan ikan dan permintaan.<\/p>\n Kolaborasi juga perlu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.<\/p>\n Pada sisi pemasaran, penyerapan hasil perikanan tidak seharusnya hanya bergantung pada satu program pemerintah. Pasar tradisional, ritel modern, hotel, restoran, dan jasa katering atau hotel, restaurant, and catering<\/em> (horeka) perlu menjadi bagian dari jaringan pemasaran.<\/p>\n Perluasan saluran pemasaran tersebut penting untuk memberikan kepastian pasar bagi nelayan dan pembudidaya ketika produksi meningkat. Pada saat yang sama, kualitas serta keamanan produk perlu dijaga agar memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen.<\/p>\n “Produk-produk perikanan ini tidak hanya diambil oleh MBG, tetapi juga diperluas akses pemasarannya bagi masyarakat setempat, pasar tradisional dan ritel modern, termasuk hotel, restoran, dan katering,” ujar Didit.<\/p>\n Penguatan produksi juga diarahkan melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah penerapan Recirculating Aquaculture System<\/em> (RAS), yang memungkinkan kegiatan budidaya dilakukan dengan sistem pengelolaan air secara lebih efisien dan mendukung produktivitas.<\/p>\n Penerapan teknologi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi ikan sekaligus menyesuaikan budidaya dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.<\/p>\n Di sisi konsumsi, pemerintah juga mendorong agar peningkatan konsumsi ikan menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan calon pengantin.<\/p>\n Didit menilai keberhasilan implementasi Perpres Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan pada akhirnya harus terlihat dari perubahan nyata di masyarakat.<\/p>\n Peningkatan konsumsi ikan diharapkan berjalan bersamaan dengan meningkatnya pendapatan dan aktivitas ekonomi nelayan, pembudidaya, pengolah, serta pelaku usaha perikanan.<\/p>\n Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan di lapangan, implementasi Gemarikan perlu dikawal bersama oleh kementerian\/lembaga dan pemerintah daerah. KKP juga akan mengoptimalkan peran penyuluh serta unit pelaksana teknis dalam mendampingi masyarakat.<\/p>\n “Implementasi Perpres ini sebagai langkah nyata, bukan hanya rencana di atas kertas,” tegas Didit.<\/p>\n Melalui keterhubungan antara produksi, konsumsi, pasar, dan pemenuhan gizi, Gemarikan diarahkan menjadi bagian dari transformasi pangan biru Indonesia.<\/p>\n Dengan pendekatan tersebut, gerakan makan ikan tidak hanya bertujuan mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga memastikan potensi perikanan nasional memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan, ekonomi desa, serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mendorong Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) agar tidak sekadar menjadi gerakan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Program tersebut diarahkan menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan produksi perikanan, pemenuhan kebutuhan gizi, akses pasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan kebutuhan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":417999,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nProduksi Harus Terhubung dengan Konsumsi<\/strong><\/h4>\n
Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Bagian Rantai Ekonomi<\/strong><\/h4>\n
Desa sebagai Bagian dari Rantai Produksi<\/strong><\/h4>\n
Perluasan Pasar untuk Menjamin Penyerapan<\/strong><\/h4>\n
Teknologi Dorong Produktivitas Budidaya<\/strong><\/h4>\n
Gemarikan sebagai Bagian dari Pangan Biru<\/strong><\/h4>\n