(Vibizmedia-Nasional) Indonesia resmi memiliki aturan baru mengenai pelindungan ketenagakerjaan yang membawa sejumlah perubahan penting bagi pekerja, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembayaran pesangon.<\/p>\n
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, salah satu perubahan utama dalam aturan tersebut adalah dihapusnya faktor pengali 0,5 kali dalam penghitungan pesangon. Dengan demikian, pesangon yang diterima pekerja paling sedikit menggunakan pengali satu kali.<\/p>\n
“Jelas kalau kemarin masih ada istilahnya pesangonnya pengalinya 0,5 itu tentu sudah tidak ada lagi,” kata Yassierli di DPR RI, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n
Saat ditanya apakah pengali pesangon akan ditetapkan satu atau dua kali, Yassierli menegaskan bahwa besaran minimalnya adalah satu kali. Namun, nilai akhir pesangon tetap akan bergantung pada faktor tertentu, termasuk masa kerja dan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
“Nanti dilihat saja detailnya. Tergantung pengalinya itu karena faktor apa dan kemudian berapa lama dia bekerja. Minimal satu kali,” ujarnya.<\/p>\n
Selain mengubah ketentuan pesangon, aturan baru tersebut juga memperketat mekanisme PHK. Perusahaan tidak lagi dapat dengan mudah melakukan PHK dengan alasan tertentu, termasuk efisiensi.<\/p>\n
“Dan tidak ada juga alasan perusahaan mem-PHK dengan mudah karena alasannya apakah karena efisiensi dan seterusnya,” tegas Yassierli.<\/p>\n
Meski demikian, pemerintah belum mengungkap secara rinci seluruh alasan dan mekanisme PHK yang diatur dalam aturan baru tersebut. Yassierli meminta masyarakat menunggu naskah lengkap untuk mengetahui ketentuannya secara lebih detail.<\/p>\n
Ada Dana Cadangan Pesangon<\/p>\n
Aturan baru ini juga memperkenalkan konsep dana cadangan pesangon. Kebijakan tersebut disiapkan karena masih ditemukan kasus perusahaan yang tidak memiliki dana ketika harus memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja yang terkena PHK.<\/p>\n
“Realitas sekarang kalau kita lihat ternyata ketika perusahaannya itu ingin membayar dana pesangon alasannya kami sudah tidak punya dana dan seterusnya. Makanya di undang-undang ini, sebagai payungnya bahwa akan ada dana cadangan pesangon,” jelas Yassierli.<\/p>\n
Namun, mekanisme pembentukan dan pengelolaan dana cadangan pesangon belum diatur secara rinci dalam UU tersebut. Pemerintah akan mengatur ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).<\/p>\n
Dengan perubahan ini, aturan baru ketenagakerjaan diarahkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memastikan kewajiban perusahaan terhadap pekerja tetap dapat dipenuhi ketika terjadi PHK.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Indonesia resmi memiliki aturan baru mengenai pelindungan ketenagakerjaan yang membawa sejumlah perubahan penting bagi pekerja, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pembayaran pesangon. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, salah satu perubahan utama dalam aturan tersebut adalah dihapusnya faktor pengali 0,5 kali dalam penghitungan pesangon. Dengan demikian, pesangon yang diterima pekerja paling sedikit menggunakan […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":252909,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n