(Vibizmedia – Jakarta) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n
Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi landasan hukum untuk membangun tata kelola data pemerintah yang lebih terpadu. Regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari standardisasi data, interoperabilitas antarsistem, keamanan dan perlindungan data, hingga pemanfaatan data untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan kebijakan nasional.<\/p>\n
UU tersebut terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Pengaturannya mencakup rencana induk Satu Data Indonesia, arsitektur Satu Data Indonesia, manajemen data, siklus data, serta standar keamanan data.<\/p>\n
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan mengambil peran dalam memastikan sistem data pemerintah dapat saling terhubung. Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan interoperabilitas dan penyediaan infrastruktur digital yang diperlukan.<\/p>\n
\u201cKita mencoba men-support interoperability dan juga dukungan infrastruktur,\u201d ujar Nezar seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Nezar, implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga. Sejumlah kementerian dan lembaga akan terlibat sebagai pihak yang mengelola, menjaga, serta mengampu data sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.<\/p>\n
Sementara itu, orkestrasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia berada di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional\/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).<\/p>\n
\u201cDi sini terlibat banyak kementerian dan lembaga yang akan menjaga ataupun mengampu Satu Data Indonesia. Namun demikian, kita lihat orkestrasinya dipimpin oleh Bappenas,\u201d kata Nezar.<\/p>\n
Ia menambahkan, keterhubungan antarsistem merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi UU Satu Data Indonesia. Karena itu, Kemkomdigi akan mendukung kebutuhan interoperabilitas sekaligus infrastruktur digital agar sistem data yang digunakan kementerian dan lembaga dapat berkomunikasi serta bertukar data sesuai standar dan tata kelola yang telah ditetapkan.<\/p>\n
\u201cMenurut undang-undang demikian,\u201d ujar Nezar ketika ditanya mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang berada langsung di bawah Presiden.<\/p>\n
Satu Data Indonesia pada dasarnya merupakan kebijakan nasional untuk menciptakan tata kelola data pemerintah yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengatasi persoalan perbedaan standar, format, definisi, serta sumber data yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antarinstansi.<\/p>\n
Konsep tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data tidak hanya digunakan untuk menghasilkan statistik atau laporan administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi program pemerintah.<\/p>\n
Karena itu, UU Satu Data Indonesia menempatkan standardisasi dan interoperabilitas sebagai elemen penting. Data yang dihasilkan oleh kementerian dan lembaga diharapkan memiliki standar yang jelas dan dapat digunakan lintas sistem tanpa menghilangkan aspek keamanan serta perlindungan data.<\/p>\n
Regulasi tersebut juga memperjelas pembagian peran dalam ekosistem data pemerintah, antara lain pembina data, produsen data, dan wali data. Pembagian tugas tersebut diharapkan dapat memperjelas siapa yang bertanggung jawab terhadap proses penyediaan, pengelolaan, pemutakhiran, hingga pemanfaatan data.<\/p>\n
Dalam pembahasan RUU Satu Data Indonesia, DPR menekankan pentingnya data dasar nasional sebagai rujukan bersama dalam berbagai proses pemerintahan. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran, penyaluran bantuan sosial, serta berbagai kebutuhan strategis nasional.<\/p>\n
Keberadaan satu sumber data yang lebih terintegrasi juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya perbedaan data antarinstansi. Dengan data yang lebih konsisten dan mudah dipertukarkan, pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan kondisi yang lebih akurat dan mutakhir.<\/p>\n
Dalam konteks pembangunan digital, Satu Data Indonesia juga memiliki keterkaitan erat dengan transformasi pemerintahan berbasis digital. Interoperabilitas memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem informasi pemerintah berkomunikasi satu sama lain, sehingga pertukaran data tidak lagi bergantung pada proses manual atau penginputan berulang.<\/p>\n
Pada saat yang sama, semakin terintegrasinya sistem data membuat aspek keamanan dan perlindungan data menjadi semakin penting. Karena itu, UU Satu Data Indonesia turut memberikan perhatian terhadap standar keamanan data untuk memastikan pemanfaatan data pemerintah tetap dilakukan secara aman dan sesuai tata kelola.<\/p>\n
Dengan disahkannya UU Satu Data Indonesia, pemerintah kini memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk membangun ekosistem data nasional yang terintegrasi. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menyatukan sistem dan standar data pemerintah, tetapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan sehingga kebijakan publik dapat disusun secara lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis bukti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia – Jakarta) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6\/10\/2026). Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi landasan hukum untuk membangun […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":418314,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35184],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n