(Vibizmedia-Nasional) Industri manufaktur nasional menghadapi dua tantangan besar yang berpotensi menghambat daya saing, yakni tingginya harga bahan baku dan derasnya produk impor berharga murah. Industri makanan dan minuman membutuhkan pasokan bahan baku yang kompetitif, sementara industri baja mendesak pengendalian impor untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi dalam negeri.<\/p>\n
Pemerintah berupaya mencari solusi melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan kebijakan perlindungan industri strategis. Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kementerian Perindustrian dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) di Jakarta, Rabu (14\/10).<\/p>\n
Salah satu persoalan yang mencuat adalah kesenjangan harga beras pecah sebagai bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk bihun. Harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700\u2013Rp6.000 per kilogram, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000 per kilogram.<\/p>\n
Selisih harga yang hampir dua kali lipat tersebut menjadi beban bagi industri pengolahan pangan. Tingginya biaya bahan baku dapat menekan margin usaha, mengurangi daya saing produk, hingga membatasi kemampuan produsen mempertahankan harga jual yang terjangkau bagi masyarakat.<\/p>\n
Salah satu opsi yang tengah dijajaki pemerintah adalah memanfaatkan stok beras Perum Bulog yang telah lama tersimpan untuk memenuhi kebutuhan industri. Skema ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi stok beras yang berisiko mengalami penurunan kualitas.<\/p>\n
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kemungkinan penerapan solusi tersebut.<\/p>\n
Bahan baku menentukan daya saing industri pangan<\/p>\n
Selain harga beras pecah, ketersediaan bahan baku menjadi perhatian utama industri makanan dan minuman. Kepastian pasokan diperlukan agar produsen dapat merencanakan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor.<\/p>\n
Ketua GAPMMI Adhi S. Lukman berharap penetapan neraca komoditas untuk bahan baku seperti gula, garam, jagung, dan daging dapat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan industri pada awal 2027 dapat terpenuhi.<\/p>\n
Dari sisi kinerja, industri makanan dan minuman masih menunjukkan perkembangan positif dibandingkan sejumlah sektor manufaktur lainnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menargetkan pertumbuhan sektor tersebut sebesar 6\u20137 persen hingga akhir 2026.<\/p>\n
Namun, pencapaian target itu tidak hanya bergantung pada permintaan pasar. Kepastian bahan baku, efisiensi produksi, dan ketepatan kebijakan pasokan turut menentukan kemampuan industri mempertahankan pertumbuhan.<\/p>\n
Putu menjelaskan bahwa ketersediaan bahan baku secara agregat hingga akhir 2026 relatif mencukupi. Meski demikian, pasokan perlu diselaraskan dengan kebutuhan setiap pelaku industri agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara ketersediaan komoditas dan kebutuhan produksi.<\/p>\n
Industri baja menghadapi tekanan impor<\/p>\n
Tantangan berbeda dihadapi industri baja nasional. Derasnya produk impor dengan harga lebih murah membuat produsen domestik kesulitan mengoptimalkan kapasitas produksinya.<\/p>\n
Chairman IISIA Willgo Zainar mengungkapkan bahwa tingkat utilisasi industri baja dalam negeri saat ini masih berkisar 43\u201357 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.<\/p>\n
Tekanan semakin besar di tengah kelebihan pasokan baja global yang mencapai sekitar 640 juta ton, termasuk 120 juta ton dari Tiongkok. Kondisi kelebihan produksi tersebut berpotensi mendorong lebih banyak produk baja memasuki pasar Indonesia dan meningkatkan persaingan harga.<\/p>\n
Vice Chairman IISIA Ismail Mandry menyebutkan, asosiasinya memiliki 189 perusahaan anggota dengan total produksi baja mencapai 18 juta ton per tahun. Sementara itu, impor baja pada 2024\u20132025 mencapai sekitar 8 juta ton per tahun dan telah menyentuh 7 juta ton hingga Agustus 2026.<\/p>\n
IISIA meminta pemerintah mengendalikan impor, terutama untuk produk baja yang sudah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.<\/p>\n
Menurut Ismail, pengendalian impor bukan berarti menutup pasar bagi produk luar negeri, melainkan menciptakan keseimbangan agar produsen domestik memiliki kesempatan bersaing secara sehat dan meningkatkan kapasitas produksinya.<\/p>\n
Proteksi perlu diikuti efisiensi<\/p>\n
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa daya saing manufaktur tidak cukup dibangun melalui peningkatan produksi semata. Industri juga membutuhkan struktur biaya yang kompetitif, kepastian pasokan, serta kebijakan perdagangan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.<\/p>\n
Perlindungan terhadap industri baja, misalnya, dapat dilakukan melalui instrumen tarif maupun nontarif. Namun, kebijakan tersebut perlu dirancang secara terukur agar tidak hanya membatasi tekanan impor, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi industri dalam negeri.<\/p>\n
Di sisi lain, penguatan industri makanan dan minuman membutuhkan pendekatan yang berbeda. Akses terhadap bahan baku dengan harga wajar menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan produksi sekaligus mempertahankan harga produk di pasar.<\/p>\n
Tantangan lainnya adalah memastikan kebijakan perlindungan industri tidak menimbulkan biaya tambahan yang berlebihan bagi sektor pengguna bahan baku maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.<\/p>\n
Industri baja juga menyoroti implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ismail mengungkapkan bahwa industri baja saat ini baru dapat memanfaatkan sekitar 60 persen dari kuota gas yang diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penyaluran gas agar kebijakan energi dapat mendukung kebutuhan produksi secara optimal.<\/p>\n
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.<\/p>\n
Dengan demikian, agenda penguatan manufaktur nasional tidak hanya berkaitan dengan pengendalian impor atau penyediaan bahan baku. Konsistensi kebijakan, efektivitas distribusi energi dan komoditas, serta peningkatan efisiensi produksi menjadi faktor penting untuk memastikan industri nasional mampu tumbuh berkelanjutan, memperluas pasar ekspor, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia-Nasional) Industri manufaktur nasional menghadapi dua tantangan besar yang berpotensi menghambat daya saing, yakni tingginya harga bahan baku dan derasnya produk impor berharga murah. Industri makanan dan minuman membutuhkan pasokan bahan baku yang kompetitif, sementara industri baja mendesak pengendalian impor untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi dalam negeri. Pemerintah berupaya mencari solusi melalui koordinasi lintas kementerian […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":418585,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188,8873],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n