(Vibzimedia – Jakarta) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus membenahi pelayanan publik agar semakin cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Peningkatan kualitas layanan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.<\/p>\n
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, Kemenperin tidak hanya berperan dalam merumuskan kebijakan industri, tetapi juga menjadi fasilitator dan akselerator bagi pertumbuhan sektor manufaktur. Karena itu, efektivitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur, pembenahan sistem kerja, serta percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan teknis industri.<\/p>\n
\u201cPelayanan publik harus mengutamakan kualitas dan kecepatan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga dengan memperbaiki sistem kerja, menyederhanakan proses, serta mempercepat penyelesaian layanan yang dibutuhkan pelaku industri,\u201d ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15\/10).<\/p>\n
Ia menambahkan, komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar layanan yang diberikan mampu mengikuti perkembangan industri dan menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha.<\/p>\n
Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin terus mengembangkan layanan teknis untuk mendukung produktivitas dan peningkatan mutu produk manufaktur. Melalui 24 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah, BSKJI menyediakan beragam layanan penunjang bagi industri nasional.<\/p>\n
Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari mengungkapkan, sebanyak 15 balai di bawah koordinasi BSKJI telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Skema tersebut memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan operasional layanan, sehingga balai diharapkan dapat bekerja lebih efektif serta merespons kebutuhan pengguna jasa dengan lebih cepat.<\/p>\n
\u201cFleksibilitas pengelolaan melalui BLU diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sekaligus pengembangan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Dengan demikian, balai-balai di lingkungan BSKJI dapat terus memberikan pelayanan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa,\u201d kata Emmy.<\/p>\n
Selain mendorong efisiensi layanan, BSKJI juga memperkuat integritas birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas. Sejumlah balai di lingkungan BSKJI telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).<\/p>\n
Menurut Emmy, penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan konsisten dalam menjaga standar mutu.<\/p>\n
Sebagai upaya menyerap aspirasi pengguna jasa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBKFK), salah satu UPT di bawah BSKJI, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026.<\/p>\n
Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi antara penyelenggara layanan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelayanan yang telah berjalan, memetakan kebutuhan, serta merumuskan perbaikan yang lebih tepat sasaran.<\/p>\n
BBKFK menyediakan beragam jasa teknis untuk mendukung industri kimia, farmasi, dan kemasan. Layanan tersebut mencakup pengujian, kalibrasi, sertifikasi, verifikasi, optimalisasi teknologi, hingga pendampingan industri.<\/p>\n
Melalui forum konsultasi ini, BBKFK diharapkan dapat memperoleh masukan langsung dari pengguna jasa sehingga pengembangan layanan teknis dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan industri.<\/p>\n
Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Insan Fahmi mengapresiasi penyelenggaraan FKP sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.<\/p>\n
Ia menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.<\/p>\n
\u201cForum Konsultasi Publik menjadi sarana penting bagi penyelenggara layanan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat maupun pengguna jasa. Melalui forum ini, perbaikan pelayanan diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan,\u201d jelas Insan.<\/p>\n
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan forum tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan konsultasi, tetapi juga dari sejauh mana masukan yang dihimpun dapat ditindaklanjuti menjadi perubahan konkret. Dengan demikian, FKP dapat menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan mutu dan relevansi pelayanan publik.<\/p>\n
Kepala BBKFK Siti Rohmah Siregar menegaskan, pihaknya berkomitmen menyediakan layanan teknis yang berkualitas, profesional, dan berintegritas untuk membantu industri meningkatkan daya saing.<\/p>\n
Untuk menjamin mutu pelayanan, BBKFK telah mengantongi sejumlah akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Balai ini juga menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 guna memperkuat kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas.<\/p>\n
\u201cKomitmen kami adalah memastikan setiap layanan yang diberikan memenuhi standar mutu dan dilaksanakan secara profesional, transparan, serta akuntabel. Hal ini juga diperkuat dengan keberhasilan BBKFK meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sejak tahun 2018,\u201d ujar Siti.<\/p>\n
Selain menjaga standar pelayanan, BBKFK terus memperluas jenis jasa teknis untuk menjawab kebutuhan dunia usaha. Salah satu layanan baru yang dikembangkan adalah Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya (B2), yang mulai beroperasi pada 22 September 2026.<\/p>\n
Layanan ini ditujukan untuk mendukung proses penerbitan rekomendasi impor oleh Kemenperin, sekaligus menyediakan dukungan teknis bagi industri yang memerlukan bahan baku sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
BBKFK juga berkontribusi terhadap pengembangan industri obat bahan alam melalui fasilitas produksi House of Wellness<\/em> (HOW). Fasilitas yang diresmikan pada 2024 tersebut menyediakan sarana produksi yang dapat disewa dan dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk mendukung pengembangan produk obat bahan alam.<\/p>\n Keberadaan HOW diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri obat bahan alam sekaligus menunjang pengembangan produk dalam negeri yang berkualitas dan kompetitif.<\/p>\n Saat ini, fasilitas HOW BBKFK telah menjalani asesmen untuk memperoleh sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB). Proses tersebut masih menunggu keputusan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<\/p>\n Siti menjelaskan bahwa sertifikasi CPOBAB merupakan salah satu persyaratan penting dalam pemenuhan ketentuan produksi obat bahan alam. Setelah sertifikasi diperoleh dan seluruh persyaratan perizinan dipenuhi, fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pelaku industri.<\/p>\n \u201cSertifikasi CPOBAB menjadi salah satu persyaratan penting dalam pemenuhan ketentuan produksi obat bahan alam. Setelah sertifikasi diperoleh dan seluruh persyaratan perizinan terpenuhi, fasilitas HOW BBKFK diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pelaku industri untuk mendukung pengembangan produk obat bahan alam yang berkualitas dan berdaya saing,\u201d tuturnya.<\/p>\n Melalui penyederhanaan prosedur, penguatan tata kelola, dan pengembangan layanan teknis, Kemenperin berupaya membangun pelayanan publik yang semakin adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Forum Konsultasi Publik BBKFK 2026 juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem manufaktur yang produktif, inovatif, serta berdaya saing.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibzimedia – Jakarta) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus membenahi pelayanan publik agar semakin cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Peningkatan kualitas layanan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, Kemenperin tidak hanya berperan dalam merumuskan kebijakan industri, tetapi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":418676,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35233],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n