(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mempercepat pembenahan sistem logistik nasional untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.<\/p>\n
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional melalui kebijakan tersebut.<\/p>\n
\u201cArahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026,\u201d ujar Airlangga.<\/p>\n
Berdasarkan data tahun 2022, biaya logistik Indonesia masih mencapai sekitar 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan penurunan rasio tersebut secara bertahap, mulai dari 12,5% hingga menjadi 8% dalam beberapa tahun mendatang.<\/p>\n
Perpres Nomor 41 Tahun 2026 menjadi landasan strategis untuk mencapai target tersebut melalui tiga pendekatan utama. Pertama, memperkuat infrastruktur konektivitas, layanan backbone<\/em>, dan fasilitas pendukung logistik. Kedua, mengintegrasikan layanan logistik melalui digitalisasi. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta daya saing penyedia jasa logistik.<\/p>\n Implementasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penerbitan regulasi, tetapi juga disertai langkah-langkah operasional untuk meningkatkan efisiensi logistik di lapangan.<\/p>\n Salah satu upaya yang terus dikembangkan adalah penguatan platform National Logistics Ecosystem (NLE). Platform tersebut dinilai telah berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik hingga 17% dan pemangkasan waktu layanan hingga 73%.<\/p>\n Ke depan, NLE akan dikembangkan melalui digitalisasi secara menyeluruh atau end-to-end<\/em>. Jika sebelumnya layanan NLE lebih banyak berfokus pada proses perizinan antarpelaku usaha dan pemerintah (Business to Government<\/em>\/B2G), serta antarlembaga pemerintah (Government to Government<\/em>\/G2G), pengembangannya diarahkan untuk memperluas integrasi proses logistik secara keseluruhan.<\/p>\n Selain digitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan fasilitas dry port<\/em>, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan dengan kawasan industri.<\/p>\n Integrasi transportasi multimoda yang menghubungkan angkutan jalan, kereta api, dan laut juga menjadi prioritas. Dengan mengoptimalkan keterhubungan berbagai moda transportasi, proses distribusi barang diharapkan semakin efisien dan ketergantungan berlebihan terhadap angkutan jalan dapat dikurangi.<\/p>\n Untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor angkutan barang, pemerintah turut mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bagi peremajaan armada truk yang sudah berusia tua.<\/p>\n Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan pergudangan dapat mengakses program tersebut. Fasilitas pembiayaan ini diharapkan membantu perusahaan angkutan truk memperbarui armada dengan biaya yang lebih terjangkau sehingga produktivitas dan kualitas layanan meningkat.<\/p>\n Di sisi lain, pengembangan SDM juga menjadi bagian penting dalam transformasi logistik nasional. Pemerintah memperkuat pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kapasitas penyedia jasa logistik agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.<\/p>\n Airlangga optimistis, koordinasi lintas sektor dalam menjalankan rencana aksi Perpres Nomor 41 Tahun 2026 akan membantu pemerintah mencapai target penurunan biaya logistik hingga 8%.<\/p>\n \u201cDengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Penguatan sistem logistik nasional diharapkan tidak hanya menekan biaya distribusi, tetapi juga memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, serta mendukung ketersediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mempercepat pembenahan sistem logistik nasional untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":418691,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nPerkuat Digitalisasi dan Integrasi Moda Transportasi<\/strong><\/h4>\n
Pembiayaan Armada dan Peningkatan Kompetensi SDM<\/strong><\/h4>\n