(Vibizmedia – Palembang) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, menekankan perlunya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang terintegrasi, terukur, dan disertai penegakan hukum. Upaya tersebut dinilai penting agar operasi pemadaman berjalan efektif sekaligus mencegah kebakaran berulang.<\/p>\n
Arahan itu disampaikan Kristomei dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Sumsel di Palembang, Minggu (18\/10\/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Sumsel, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel.<\/p>\n
Kunjungan ke Sumsel menjadi agenda pertama Kristomei setelah dilantik sebagai Kepala BNPB. Melalui kunjungan tersebut, ia ingin mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, mengevaluasi langkah yang telah dilakukan, serta memetakan kebutuhan dukungan pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cIni kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up,\u201d ujar Kristomei.<\/p>\n
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, disertai penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana arahan Presiden.<\/p>\n
\u201cKita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,\u201d katanya.<\/p>\n
Kristomei meminta agar pengerahan personel, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan helikopter dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur sejauh mana sumber daya yang dikerahkan mampu menekan luas kebakaran dan mengurangi jumlah titik panas (hotspot<\/em>).<\/p>\n Menurutnya, besarnya jumlah personel dan peralatan yang digunakan harus diikuti hasil yang terukur. Apabila operasi belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan, langkah perbaikan perlu segera ditentukan.<\/p>\n Untuk mendukung koordinasi di lapangan, BNPB mendorong pembentukan posko kolaboratif berdasarkan klaster wilayah yang memiliki titik panas. Setiap posko perlu dilengkapi penanggung jawab wilayah, peta pembagian tugas, serta data yang jelas mengenai jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.<\/p>\n BNPB juga akan mendorong evaluasi terhadap berbagai teknologi pemadaman, termasuk water bombing<\/em>, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan natrium klorida (NaCl), serta inovasi pemanfaatan dry ice<\/em>. Penggunaan teknologi tersebut perlu diuji berdasarkan ukuran ilmiah untuk memastikan efektivitasnya, ketepatan sasaran, dan efisiensi anggaran.<\/p>\n Selain memperkuat pemadaman, BNPB menyoroti pentingnya pencegahan melalui pemulihan ekosistem gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Salah satu upaya yang dibahas adalah pembangunan atau optimalisasi kanal untuk mempertahankan kelembapan serta membasahi lapisan tanah gambut bagian dalam.<\/p>\n Dalam pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), ditemukan 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumsel yang mengalami kebakaran. Kawasan tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.<\/p>\n Sebagian titik api teridentifikasi di sekitar batas area berizin. Temuan ini mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.<\/p>\n Karena itu, BNPB meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran, baik yang dilakukan individu maupun yang melibatkan korporasi. Penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang ketika petugas masih berupaya memadamkan api.<\/p>\n \u201cPercuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,\u201d tegas Kristomei.<\/p>\n Ia juga menggarisbawahi empat pilar strategi penanganan bencana, yaitu kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Menurutnya, respons terhadap kebakaran harus dilakukan dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah api meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.<\/p>\n Dalam pelaksanaan operasi, Kristomei mengingatkan pentingnya kesesuaian antara jumlah personel yang dilaporkan dengan kondisi nyata di lapangan. Data yang akurat diperlukan agar dukungan operasional, kebutuhan keselamatan, dan layanan kesehatan bagi petugas dapat diberikan secara tepat.<\/p>\n \u201cBNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,\u201d jelasnya.<\/p>\n Perlindungan kesehatan personel juga menjadi perhatian, terutama bagi petugas yang terpapar asap selama proses pemadaman. Kristomei menilai pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan paru-paru apabila diperlukan, penting untuk memastikan kondisi petugas tetap terpantau.<\/p>\n \u201cKalau perlu, anak-anak 80 dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,\u201d katanya.<\/p>\n Setelah rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat perkembangan karhutla di Sumatera Selatan, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).<\/p>\n Dari hasil peninjauan tersebut, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat pemadaman, memperkuat koordinasi, serta menyesuaikan dukungan operasi darat dan udara dengan situasi terkini.<\/p>\n BNPB menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterpaduan antara pemadaman, pencegahan, pemulihan ekosistem, dan penegakan hukum. Dengan evaluasi yang berkelanjutan serta dukungan lintas sektor, upaya penanganan diharapkan semakin efektif dalam menekan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Palembang) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, menekankan perlunya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang terintegrasi, terukur, dan disertai penegakan hukum. Upaya tersebut dinilai penting agar operasi pemadaman berjalan efektif sekaligus mencegah kebakaran berulang. Arahan itu disampaikan Kristomei dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":418772,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35250],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\nPemulihan Gambut dan Penegakan Hukum Jadi Perhatian<\/strong><\/h4>\n
Akuntabilitas Personel dan Kesehatan Petugas Diperhatikan<\/strong><\/h4>\n
Pemantauan Udara Dilanjutkan ke Ogan Komering Ilir<\/strong><\/h4>\n