(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mengarahkan kebijakan inklusi keuangan agar tidak sebatas memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22\/10\/2026).<\/p>\n
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo juga menetapkan target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan ini diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, wilayah terpencil, serta kelompok berpenghasilan rendah.<\/p>\n
Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan DNKK dengan menyatakan, \u201cDengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.\u201d<\/p>\n
Pembentukan DNKK menjadi tonggak perubahan arah kebijakan keuangan nasional. Jika sebelumnya perhatian utama tertuju pada peningkatan inklusi keuangan, termasuk kepemilikan rekening, kini kebijakan diperluas untuk memastikan layanan keuangan memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi keluarga. Perubahan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, dengan keluarga ditempatkan sebagai unit ekonomi terkecil yang menjadi sasaran peningkatan kesejahteraan.<\/p>\n
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan dan kekuatan ekonomi nasional harus dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Manfaat pembangunan, menurutnya, perlu menjangkau petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai sumber penghasilan.<\/p>\n
\u201cKekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,\u201d tegas Presiden.<\/p>\n
Sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan ekonomi, pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Dana tersebut akan diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di wilayah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.<\/p>\n
Presiden Prabowo turut mengapresiasi realisasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan memberikan manfaat kepada kurang lebih dua juta masyarakat.<\/p>\n
\u201cDi tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Presiden juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi secara agregat. Peningkatan penghasilan riil dan daya beli masyarakat harus menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah.<\/p>\n
Oleh sebab itu, pemerintah akan memperkuat perekonomian dari tingkat akar rumput melalui pembukaan peluang usaha, peningkatan akses pembiayaan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.<\/p>\n
\u201cKesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,\u201d kata Presiden Prabowo.<\/p>\n
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK mencerminkan perluasan sasaran kebijakan keuangan pemerintah. Orientasi kebijakan kini tidak hanya memastikan masyarakat terhubung dengan layanan keuangan, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan finansial di tingkat keluarga.<\/p>\n
\u201cKalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity<\/em>, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,\u201d jelas Airlangga.<\/p>\n Ia menambahkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakannya secara produktif dan bertanggung jawab.<\/p>\n Airlangga memaparkan bahwa kebijakan kesejahteraan keuangan mencakup tiga dimensi utama, yakni kondisi keuangan yang sehat (financial wellness<\/em>), kemampuan menghadapi tekanan atau guncangan ekonomi (financial resilience<\/em>), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security<\/em>).<\/p>\n Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga. Implementasinya di daerah akan difokuskan pada peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga masyarakat memiliki kapasitas lebih baik dalam mengelola pendapatan dan mengembangkan kegiatan ekonomi.<\/p>\n \u201cJadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,\u201d pungkas Airlangga.<\/p>\n Menutup arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan seluruh potensi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan menjadi faktor penting untuk memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat ketahanan finansial keluarga, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah mengarahkan kebijakan inklusi keuangan agar tidak sebatas memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":418691,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35297],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n