(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia terus memperluas pelindungan tenaga kerja melalui penerbitan berbagai regulasi yang mengatur pengupahan, pekerja rumah tangga, hingga pekerja di sektor perikanan. Kebijakan ini menjadi respons terhadap dinamika dunia kerja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan iklim, transformasi demografi, serta ketidakpastian global.<\/p>\n
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan 28th Meeting of the International Trade Union Confederation Asia Pacific Regional General Council<\/em> yang dihadiri perwakilan serikat pekerja kawasan Asia Pasifik di Jakarta, Senin (26\/10\/2026).<\/p>\n Yassierli menilai, berbagai perubahan global membawa dampak luas, tidak hanya terhadap aktivitas bisnis, tetapi juga terhadap kondisi pekerja dan keluarganya. Oleh sebab itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dengan peningkatan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak pekerja.<\/p>\n \u201cPertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan daya saing bangsa pada akhirnya hanya mengabdi pada satu tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia,\u201d ujar Yassierli.<\/p>\n Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan penguatan pelindungan tenaga kerja. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi instrumen pemerintah dalam mengatur kebijakan upah guna mendukung kesejahteraan pekerja.<\/p>\n Pemerintah juga memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kehadiran aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pemenuhan hak dan pelindungan bagi pekerja rumah tangga.<\/p>\n Di sektor perikanan, pemerintah mengesahkan ratifikasi Convention Concerning Work in the Fishing Sector<\/em> atau Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026. Pengesahan tersebut menjadi bagian dari langkah untuk memperkuat standar pelindungan bagi pekerja yang bekerja di sektor perikanan.<\/p>\n Selain ketiga regulasi tersebut, Yassierli mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026.<\/p>\n Menurutnya, penguatan aturan perlu disertai dengan pelaksanaan yang efektif, pengawasan yang memadai, serta pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Dengan demikian, regulasi yang diterbitkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja.<\/p>\n Yassierli juga menekankan bahwa upaya melindungi tenaga kerja membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu membangun sinergi untuk mewujudkan hubungan industrial yang adil sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha.<\/p>\n Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat dan merevitalisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Lembaga ini berperan sebagai wadah dialog sosial untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, memperkuat kepercayaan antarpihak, serta mencari solusi yang disepakati bersama.<\/p>\n \u201cSebagai wujud nyata dari kolaborasi tersebut, Indonesia terus memperkuat dan merevitalisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) sebagai ruang dialog sosial guna menanggapi isu ketenagakerjaan, membangun kepercayaan, serta mengembangkan solusi bersama,\u201d kata Yassierli.<\/p>\n Melalui pembaruan regulasi dan penguatan dialog sosial, pemerintah berharap transformasi dunia kerja dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak serta kesejahteraan pekerja. Kerja sama yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja diharapkan mampu membentuk hubungan industrial yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia terus memperluas pelindungan tenaga kerja melalui penerbitan berbagai regulasi yang mengatur pengupahan, pekerja rumah tangga, hingga pekerja di sektor perikanan. Kebijakan ini menjadi respons terhadap dinamika dunia kerja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan iklim, transformasi demografi, serta ketidakpastian global. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan 28th […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":419118,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[28705],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n