{"id":419266,"date":"2026-11-03T20:23:50","date_gmt":"2026-11-03T13:23:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/?p=419266"},"modified":"2026-11-03T20:23:50","modified_gmt":"2026-11-03T13:23:50","slug":"indonesia-perketat-jalur-ekspor-sda-lng-dan-hasil-tambang-wajib-dikirim-langsung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2026\/11\/03\/indonesia-perketat-jalur-ekspor-sda-lng-dan-hasil-tambang-wajib-dikirim-langsung\/","title":{"rendered":"Indonesia Perketat Jalur Ekspor SDA, LNG dan Hasil Tambang Wajib Dikirim Langsung"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pengiriman ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia, termasuk hasil pertambangan dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), harus dilakukan langsung ke negara tujuan akhir tanpa melalui negara perantara.<\/p>\n

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka ajang Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2\/11\/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.<\/p>\n

Ia meminta seluruh jajaran Kementerian ESDM memastikan setiap komoditas yang diekspor Indonesia dikirim secara langsung (direct shipment) kepada negara pembeli. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kedaulatan energi sekaligus memastikan penerimaan pajak dan pencatatan neraca perdagangan dari transaksi ekspor tercatat di Indonesia.<\/p>\n

Bahlil menilai, pengiriman melalui negara transit berpotensi membuat negara perantara memperoleh keuntungan ekonomi dari komoditas yang sebenarnya berasal dari Indonesia.<\/p>\n

“Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau. Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu… Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau? Langsung aja, langsung,” kata Bahlil.<\/p>\n

Menurutnya, praktik tersebut dapat memberikan keuntungan berupa penerimaan pajak dan peningkatan kinerja neraca perdagangan bagi negara yang hanya berperan sebagai tempat transit. Karena itu, pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan komoditas SDA dapat dinikmati secara optimal oleh Indonesia.<\/p>\n

Ketentuan pengiriman langsung ini mencakup seluruh sektor energi dan mineral, termasuk distribusi LNG ke negara-negara tujuan utama seperti Jepang dan Korea Selatan.<\/p>\n

Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Energi Domestik<\/h3>\n

Selain mengatur jalur ekspor, pemerintah juga melakukan penyesuaian pasokan energi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.<\/p>\n

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas sebagian volume ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day \/ MMSCFD). Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan ketersediaan gas bagi kebutuhan domestik.<\/p>\n

Pengurangan pasokan itu berasal dari total ekspor gas pipa sebesar 409,5 MMSCFD yang bersumber dari wilayah Laut Natuna dan Sumatra. Meski demikian, volume ekspor yang disesuaikan dipastikan tetap berada dalam batas minimum kontrak yang telah disepakati.<\/p>\n

Di samping gas pipa, Indonesia juga tercatat telah mengirimkan 148 kargo LNG ke Singapura. Bahlil menilai sebagian LNG tersebut berpotensi diperdagangkan kembali atau re-export ke negara lain, sehingga tidak seluruh pasokan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik negara penerima.<\/p>\n

Ia mempertanyakan alasan penggunaan negara perantara dalam perdagangan energi, terutama jika keuntungan berupa pajak dan pencatatan neraca perdagangan justru dinikmati negara tersebut.<\/p>\n

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan… Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” ujar Bahlil.<\/p>\n

Melalui kebijakan pengiriman langsung dan penyesuaian pasokan energi, pemerintah berupaya memperkuat kendali Indonesia atas perdagangan sumber daya alam. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dan memastikan ketersediaan energi bagi kebutuhan dalam negeri.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pengiriman ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia, termasuk hasil pertambangan dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), harus dilakukan langsung ke negara tujuan akhir tanpa melalui negara perantara. Pernyataan tersebut disampaikan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":419267,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35324],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n