(Vibizmedia – Nusa Dua, Bali) Penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 tercatat mencapai Rp294,6 triliun yang diberikan kepada 4,24 juta debitur. Realisasi tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp275,8 triliun, meskipun tahun anggaran 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.<\/p>\n
Capaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam International Fora for \u201cKredit Program Pemerintah\u201d 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29\/10\/2026).<\/p>\n
Airlangga menegaskan, kredit program pemerintah memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar menyediakan pinjaman berbunga subsidi. Instrumen ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya perlu dilihat dari perkembangan usaha penerima manfaat, terciptanya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.<\/p>\n
Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada Semester I 2026. Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor UMKM yang didukung oleh perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).<\/p>\n
Kontribusi KUR terhadap keseluruhan kredit UMKM kini mencapai 30,6%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%. Sepanjang 2026, penyaluran KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp265,9 triliun atau setara 90,1% dari target tahunan.<\/p>\n
Pengembangan kredit program juga mencerminkan kesinambungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan usaha. Program yang pertama kali diperkenalkan sebagai skema penjaminan KUR pada 2007 tersebut kemudian mengalami perubahan pada 2015 menjadi skema subsidi bunga. Perubahan ini membuat suku bunga KUR turun dari sebelumnya 12% menjadi 6%.<\/p>\n
Sejak 2015 hingga saat ini, akumulasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit. Pemerintah kini mengembangkan lima skema pembiayaan yang mendukung agenda Asta Cita, meliputi KUR, Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).<\/p>\n
Kelima instrumen tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, penguatan industri padat karya, pembangunan Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan dari kelompok prasejahtera. Dari sisi kualitas, pemerintah juga menjaga agar pembiayaan lebih banyak tersalurkan ke sektor produktif. Saat ini, porsinya telah mencapai 68%, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.<\/p>\n
Sebagai bentuk implementasi program, Menko Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster menyerahkan kredit program secara simbolis kepada tujuh debitur dengan total nilai akad Rp1,95 miliar. Selain itu, terdapat dua calon debitur yang memperoleh komitmen pembiayaan sebesar Rp3,08 miliar.<\/p>\n
Penerima manfaat berasal dari berbagai bidang usaha, antara lain perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan. Keragaman penerima tersebut menunjukkan bahwa kredit program dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat sekaligus membuka kesempatan pengembangan usaha di beragam sektor ekonomi.<\/p>\n
Airlangga menjelaskan, arah pengembangan kredit program selanjutnya akan difokuskan pada pembiayaan produktif, percepatan peningkatan kelas UMKM, serta penguatan integrasi data. Kebijakan ini juga sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
Menurutnya, peningkatan inklusi dan literasi keuangan perlu diikuti dengan upaya membangun kesejahteraan finansial masyarakat. Saat ini, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93%, sedangkan literasi keuangan berada di kisaran 63%. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mencapai kondisi financial wellness<\/em>, financial resilience<\/em>, dan financial security<\/em>.<\/p>\n Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga Rp50 triliun. Sementara itu, Kredit Perempuan Prasejahtera menawarkan fasilitas pembiayaan maksimal Rp15 juta dengan bunga tetap 8%, tanpa kewajiban agunan tambahan, serta dilengkapi pendampingan bagi penerima manfaat.<\/p>\n Airlangga menambahkan, Indonesia juga terbuka untuk berbagi pengalaman dan mempelajari praktik terbaik dari negara lain dalam mengembangkan ekosistem pembiayaan inklusif. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional diharapkan semakin memperkuat peran kredit program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.<\/p>\n Dalam sesi diskusi tingkat menteri (Ministerial Discussions<\/em>), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo turut menyoroti pentingnya menggabungkan perluasan akses pembiayaan dengan peningkatan literasi keuangan. Menurutnya, kedua aspek tersebut dapat membantu pelaku usaha beralih dari sektor informal ke sektor formal.<\/p>\n Dradjad menjelaskan, usaha yang beroperasi secara formal memiliki peluang untuk menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan mengelola risiko bisnis secara lebih terstruktur. Karena itu, kredit program perlu ditempatkan sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan pembiayaan.<\/p>\n Ia juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga keuangan agar akses kredit dapat menjangkau lebih banyak kelompok usaha yang masih membutuhkan dukungan.<\/p>\n Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II Irwan Meilano, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.<\/p>\n Hadir pula sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perwakilan mitra pembangunan internasional seperti World Bank, Women\u2019s World Banking, dan KfW, jajaran pimpinan lembaga penyalur dan penjamin kredit, asosiasi, serta para pelaku UMKM.<\/p>\n Penyelenggaraan forum ini juga mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Bank Central Asia Tbk.<\/p>\n Kolaborasi berbagai pihak tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem pembiayaan nasional, sehingga akses modal bagi UMKM dan kelompok masyarakat produktif dapat terus diperluas serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibizmedia – Nusa Dua, Bali) Penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 tercatat mencapai Rp294,6 triliun yang diberikan kepada 4,24 juta debitur. Realisasi tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp275,8 triliun, meskipun tahun anggaran 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan. Capaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101059,"featured_media":419379,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[35340],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n