(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) Pemerintah memastikan perubahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan menambah tahapan maupun mengubah persyaratan yang selama ini harus dipenuhi eksportir.<\/p>\n
Mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak sebagai perantara tunggal dalam proses ekspor, sementara negosiasi dan transaksi dengan pembeli tetap dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir.<\/p>\n
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, perubahan mekanisme tersebut hanya menyangkut proses clearance ekspor melalui sistem DSI setelah seluruh perizinan dari Kementerian Perdagangan selesai diproses.<\/p>\n
“Ketika melakukan negosiasi dan transaksi dengan buyer, antara eksportir dan buyer tetap sama, tidak berubah. Jadi prosedur ekspor juga tidak berubah,” ujar Budi dalam sosialisasi tata kelola ekspor SDA strategis di Jakarta, Jumat.<\/p>\n
Ia menjelaskan, setiap komoditas tetap wajib memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. Eksportir minyak sawit mentah (CPO), misalnya, tetap harus menjalankan kewajiban domestic market obligation (DMO). Sementara eksportir batu bara wajib memiliki rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), sedangkan ekspor paduan besi (ferroalloy) harus dilengkapi laporan surveyor (LS).<\/p>\n
Mendag Busan juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan DMO tetap berada pada perusahaan eksportir, bukan DSI. Seiring penerapan mekanisme baru, pemerintah akan menyesuaikan sejumlah peraturan menteri perdagangan (Permendag).<\/p>\n
Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.<\/p>\n
Masa transisi telah dimulai sejak 1 Juni 2026 dengan mencakup tiga komoditas, yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy. Penerapan penuh ditargetkan paling lambat 1 Januari 2027.<\/p>\n
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memperkuat pengawasan ekspor dan Devisa Hasil Ekspor (DHE), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibizmedia \u2013 Economy & Business) Pemerintah memastikan perubahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan menambah tahapan maupun mengubah persyaratan yang selama ini harus dipenuhi eksportir. Mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak sebagai perantara tunggal dalam proses ekspor, sementara negosiasi dan transaksi dengan pembeli […]<\/p>\n","protected":false},"author":101011,"featured_media":419551,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[1411],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n