(Berita Daerah \u2013 Nasional) Pemerintah menegaskan jika penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang dilakukan antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif asal Malaysia Proton Holding Berhard murni merupakan kerja sama antara pihak swasta untuk membuat feasibility study<\/i> bisnis.<\/p>\n
Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Senin (9\/2) mengatakan bahwa penandatanganan MoU yang dilakukan itu murni untuk membuat feasibility study<\/i> dalam enam bulan ke depan dan dilakukan murni private to private<\/i> atau business to business<\/i>. Oleh karena itu dalam MoU tersebut tidak ada unsur pemerintah untuk terlibat sama sekali, apalagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau membangun program mobil nasional.<\/p>\n
Akan tetapi jika dinilai layak maka kedua belah pihak akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu mendaftar ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk kemudian dibawa ke Kementerian Perindustrian untuk meminta nomor identifikasi kendaraan bermotor.<\/p>\n
Saleh Husin juga memastikan jika kerja sama investasi yang dilakukan sama seperti investasi pada bidang otomotif yang dilakukan beberapa negara dengan Indonesia, untuk itu fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah juga akan berlaku sama. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan otomotif asal Malaysia tersebut.<\/p>\n