{"id":45087,"date":"2015-08-12T15:02:45","date_gmt":"2015-08-12T08:02:45","guid":{"rendered":"http:\/\/vibizmedia.com\/?p=45087"},"modified":"2015-08-12T21:42:15","modified_gmt":"2015-08-12T14:42:15","slug":"demi-peningkatan-kinerja-pemerintah-presiden-melantik-6-menteri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2015\/08\/12\/demi-peningkatan-kinerja-pemerintah-presiden-melantik-6-menteri\/","title":{"rendered":"Demi Peningkatan Kinerja Pemerintah, Presiden Melantik 6 Menteri"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Nasional) Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79 dan 80 Tahun 2015 tentang Pergantian dan Pelantikan Menteri Kabinet Kerja dan Sekretaris Kabinet, perombakan kabinet kerja akhirnya terwujud.<\/p>\n

Sesuai janji Presiden Joko Widodo, hari ini, Rabu 12 Agustus 2015, bertempat di Istana Negara, Presiden melantik 5 menteri, 3 diantaranya adalah menteri koordinator, 2 menteri dan satu pejabat setingkat menteri atau Sekretaris Kabinet, perombakan tersebut antara lain :<\/p>\n

    \n
  1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjadi Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.<\/li>\n
  2. Menteri Koordinator Perekonomian menjadi Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil.<\/li>\n
  3. Menteri Koordinator Kemaritiman menjadi Rizal Ramli menggantikan Indroyono<\/li>\n
  4. Menteri Perdagangan menjadi Thomas Lembong menggantikan Rachmat Gobel digantikan Thomas Lembong.<\/li>\n
  5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional\/Kepala Bappenas menjadi Sofyan Djalil menggantikan Andrinov Chaniago.<\/li>\n
  6. Sekretaris Kabinet menjadi Pramono Anung menggantikan Andi Widjajanto.<\/li>\n<\/ol>\n

    Dari keenam nama tersebut terdapat sosok baru, tetapi ada pula yang sudah menjabat sebelumnya tetapi dirotasi ke kementerian lain. Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan keputusan ini diambil telah melewati tahapan evaluasi dan pertimbangan yang sangat matang.<\/p>\n

    Sejak dua bulan lalu, dimana Presiden meminta adanya rapor dari masing-masing kementerian secara 6 bulanan dan rencana kerja 6 bulan kedepannya. Proses evaluasi yang langsung dilakukan oleh Presiden ini, bukan atas desakan orang lain atau tekanan politik, tetapi menjadi keputusan Presiden untuk kinerja pemerintah yang lebih baik lagi.<\/p>\n