{"id":47747,"date":"2015-08-25T13:47:50","date_gmt":"2015-08-25T06:47:50","guid":{"rendered":"http:\/\/vibizmedia.com\/?p=47747"},"modified":"2015-08-25T16:24:57","modified_gmt":"2015-08-25T09:24:57","slug":"kurangnya-penyerapan-anggaran-daerah-akibatnya-dana-mengganggur-terus-bertambah-tahun-ini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vibizmedia.com\/index.php\/2015\/08\/25\/kurangnya-penyerapan-anggaran-daerah-akibatnya-dana-mengganggur-terus-bertambah-tahun-ini\/","title":{"rendered":"Kurangnya Penyerapan Anggaran Daerah, Akibatkan Dana Mengganggur Terus Bertambah Tahun Ini"},"content":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Nasional) Salah satu penyebab lemahnya perekonomian Indonesia disebabkan serapan anggaran yang rendah, akibat dari tidak digunakannya anggaran tersebut terbentur dengan kebijakan pengunaan anggaran didaerahnya.<\/p>\n

Presiden Joko Widodo mendorong para kepala daerah agar berani menggunakan anggaran untuk kepentingan di daerahnya masing-masing, saat ini, dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat hanya tersimpan di bank daerah dikarenakan takut dikriminalisasi.<\/p>\n

Dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam mengoptimalkan program percepatan pertumbuhan, Presiden mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) untuk memastikan pembangunan di daerah-daerah bisa berjalan lancar.<\/p>\n

Sebagai contoh, dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Papua, Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian salah satu dari sekian banyak daerah yang menjadi sorotan, misalnya, adalah Provinsi Papua. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah memandang perlu kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam (SDA), dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan di Papua.<\/p>\n

Percepatan pembangunan tersebut dapat dianggap mampu mengoptimalisasi penyerapan anggaran. Selain itu, salah satu yang menghambat penyerapan anggaran desa tersebut akibat penyebaran dana transfer ke daerah oleh pemerintah daerah dinilai tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)<\/p>\n

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kenaikan dana menganggur tersebut terasa sejak awal 2015 sebagai berikut :<\/p>\n

\u00a0\"Serapan<\/a><\/p>\n

Dengan menumpuknya dana dana di perbankan daerah, swasta dan bank BUMN, Presiden Joko Widodo mendorong Menteri Keuangan agar menerapkan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menyerap anggarannya dengan baik dengan sanksi pemotongan dan penundaan Dana alokasi khusus (DAK).<\/p>\n

Sampai dengan saat ini, provinsi yang paling lambat mengunakan belanja modalnya adalah DKI Jakarta, posisi kedua Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Riau, Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan penyerapan anggaran terendah kabupaten adalah Kutai Kertanegara, Malang, Bengkalis, Berau dan Bogor.<\/p>\n

Journalist\u00a0 : Rully
\nEditor\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Mark Sinambela
\nPic\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Antara<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Vibizmedia \u2013 Nasional) Salah satu penyebab lemahnya perekonomian Indonesia disebabkan serapan anggaran yang rendah, akibat dari tidak digunakannya anggaran tersebut terbentur dengan kebijakan pengunaan anggaran didaerahnya. Presiden Joko Widodo mendorong para kepala daerah agar berani menggunakan anggaran untuk kepentingan di daerahnya masing-masing, saat ini, dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat hanya tersimpan di […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":47761,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[1913],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n