(Vibizmedia \u2013 Nasional) Pemerintah telah mengeluarkan insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan sebesar 10% hingga 100% dalam bentuk tax holiday.<\/p>\n
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kebijakan tax holiday ini bertujuan untuk menarik dana investasi baru khususnya kelompok industri galangan kapal untuk mendorong program kemaritiman pemerintahan Jokowi JK.<\/p>\n
Pemerintah berharap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat menarik investasi baru khususnya industri pioner di Indonesia.<\/p>\n
Industri Pioner mencakup industri pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, industri pengolahan yang merupakan industri utama di kawasan ekonomi khusus, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, industri logam hulu dan industri infrastruktur ekonomi selain menggunakan skema kerjsama pemerintah dan badan usaha (KBPU).<\/p>\n
Bambang ungkapkan fasilitas tax holiday berlaku bagi wajib pajak baru dengan melengkapi persyaratan surat keterangan fiskal dan merupakan industri pionir, sehingga dalam tax holiday terdapat keterkaitan kuat forward linkage dan backward linkage agar ada multiplier effect.<\/p>\n
Menteri keuangan berikan jangka waktu libur bayar pajak hingga 20 tahun maksimal, dimana sebelumnya libur pajak mulai dari 5 hingga 15 tahun. Kebijakan ini berlaku hanya bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak baru pada 15 Agustus 2011 atau setelahnya.<\/p>\n
\n
Journalist\u00a0 : Rully<\/em> (Vibizmedia \u2013 Nasional) Pemerintah telah mengeluarkan insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan sebesar 10% hingga 100% dalam bentuk tax holiday. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kebijakan tax holiday ini bertujuan untuk menarik dana investasi baru khususnya kelompok industri galangan kapal untuk mendorong program kemaritiman pemerintahan Jokowi JK. Pemerintah berharap berdasarkan Peraturan Menteri […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":45841,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[2057],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\n Editor\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em>
\n Pic\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Antara
\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"