(Vibizmedia \u2013 Nasional) Pemerintah optimis, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 269 daerah dapat berjalan serentak, kecuali pada hari H ada bencana alam atau konflik sosial yang harus ditunda.<\/p>\n
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya optimis, Pilkada serentak di 269 wilayah dapat berjalan dengan aman termasuk tiga daerah yang baru saja dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n
Tjahjo sampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri awal November 2015 nanti akan mengumpulkan seluruh stakeholder daerah yang akan menggelar Pilkada untuk membahas situasi terkini jelang penyelenggaraan pilkada serentak.<\/p>\n
Dalam mewujudkan Pilkada serentak harus ada deteksi dini dari aparat keamanan termasuk Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tiga daerah yang baru mendapatkan legalitas penyelenggaraan Pilkada yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, ungkapnya Senin (12\/10).<\/p>\n
Sampai saat ini, tidak ada persoalan signifikan yang akan dihadapi selama proses penyelenggaraan Pilkada khususnya di ketiga daerah, jika ada satu calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berhalangan tetap tidak akan mengganggu proses pencalonan itu.<\/p>\n
Pramono sampaikan mengenai berhalangan tetap keduanya, yakni calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka proses pilkada dapat ditunda hingga 2017 mendatang. Menurut dia, tugas kepala daerah yang nantinya akan digantikan oleh pelaksana tugas selama dua tahun tidak akan menjadi persoalan yang prinsipal. Sampai saat ini ada sebanyak 31 kepala daerah yang telah diberhentikan oleh Kemendagri oleh karena maju saat Pilkada.<\/p>\n
Journalist\u00a0 : Rully<\/em> (Vibizmedia \u2013 Nasional) Pemerintah optimis, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 269 daerah dapat berjalan serentak, kecuali pada hari H ada bencana alam atau konflik sosial yang harus ditunda. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya optimis, Pilkada serentak di 269 wilayah dapat berjalan dengan aman termasuk tiga daerah yang baru saja dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tjahjo […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":40977,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[1291],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\n Editor\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"