(Vibizmedia \u2013 Nasional) Tersendatnya percepatan pembangunan proyek infrastruktur pengaruh lambatnya pengambilan keputusan dan ketegasan pemerintah, pentingnya untuk memperbaiki skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).<\/p>\n
Komisaris PT Jababeka Insfrastruktur Bernardus Djonoputro mengatakan bahwa komitmen dana infrastruktur juga diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah dan swasta untuk membantu mengembangkan kualitas operasional, pemeliharaan dan manajemen infrastruktur.<\/p>\n
Mitra swasta, investor lokal dan internasional justru memerlukan sinyal dan arahan yang jelas tentang aspek kontrak, penjamin, pembiayaan proyek hingga pengaturan porsi pemerintah dalam ekuitas.<\/p>\n
Bernardus sampaikan bahwa pemerintah akan menindak tegas KPS dengan proyek infrastruktur mangkrak melalui pembentukan unit kerja KPS di level teratas, yang menangani dan memayungi semua kegiatan yang berhubungan dengannya.<\/p>\n
Saat ini, ada beberapa proyek-proyek KPS yang masih tidak jelas nasibnya antara lain sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, SPAM Lampung, Kereta Bandara Soekarno Hatta, PLTU Batang dan Pelabuhan Cilamaya dengan nilai total mencapai Rp 20 triliun \u2013 Rp 30 triliun.<\/p>\n
Sedangkan proyek-proyek yang sebelumnya dilakukan dengan skema KPS, yang belum jalan sampai sekarang atau dibatalkan dan dijadikan proyek BUMN antara lain Perluasan Kali Baru Tanjung Priok, Kereta bandara, ungkap Bernardus, Jumat (20\/11).<\/p>\n
Pembentukan Unit Kerja KPS ini juga untuk menangani proyek yang diputuskan menggunakan skema KPS, dikelola oleh profesional, dengan tugas melakukan persiapan proyek, penjaringan calon investor, tender sampai pelaksanaan.<\/p>\n
Adanya dana dukungan tunai infrastruktur atau aviability gap fund<\/em>\u00a0 melalui skema penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penyertaan ekuitas melalui PT Sarana Multi Infrastruktur, maupun Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Menteri Koordinator Perekonomian, dapat bergerak seirama, tepat sasaran dan efektif.<\/p>\n Perlu bahu membahu semua pihak dalam membangun target infrastruktur Indonesia yang dicanangkan seperti 2.000 kilometer jalan, 10 bandar udara, 24 pelabuhan dan 35.000 megawatt listrik dan pembangunan kawasan industri.<\/p>\n \n Journalist : Rully (Vibizmedia \u2013 Nasional) Tersendatnya percepatan pembangunan proyek infrastruktur pengaruh lambatnya pengambilan keputusan dan ketegasan pemerintah, pentingnya untuk memperbaiki skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Komisaris PT Jababeka Insfrastruktur Bernardus Djonoputro mengatakan bahwa komitmen dana infrastruktur juga diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah dan swasta untuk membantu mengembangkan kualitas operasional, pemeliharaan dan manajemen infrastruktur. Mitra swasta, investor lokal dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":61461,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[645],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\nEditor : Mark Sinambela
\nPic : Antara<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"