(Vibizmedia \u2013 Nasional) Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi data dan informasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga.<\/p>\n
Presiden Joko Widodo mengatakan banyaknya terjadi ketidakakuratan sejumlah data dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.<\/p>\n
Presiden putuskan untuk menghindari data kementerian yang berbeda-beda, mulai dari saat ini,\u00a0 data dan informasi hanya dikeluarkan oleh BPS, ungkapnya saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (26\/4).<\/p>\n
Dalam upaya memenangkan kompetisi antar negara, data yang akurat dan berkualitas menjadi salah satu kuncinya. Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian untuk tidak lagi berorientasi pada proyek pencarian data. BPS bertugas sebagai penyedia data dan informasi untuk pemerintah dan publik.<\/p>\n
Untuk memastikan keakuratan data yang dikeluarkan BPS tersebut, Presiden akan melakukan pengecekan atas setiap data yang dikeluarkan. Pada tanggal 1-31 Mei 2016 mendatang, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2016 untuk mengetahui kondisi ekonomi nasional sebagai pemetaan potensi, tingkat daya saing, produktivitas, kekuatan industri mikro dan makro.<\/p>\n
Program sensus ekonomi 2016 akan melibatkan 340 ribu petugas di 81.789 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Untuk keberhasilan survei ini, Presiden mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh.<\/p>\n
\n
Journalist\u00a0 : Rully (Vibizmedia \u2013 Nasional) Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi data dan informasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Presiden Joko Widodo mengatakan banyaknya terjadi ketidakakuratan sejumlah data dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Presiden putuskan untuk menghindari data […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":94331,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[188],"tags":[1603],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n
\nEditor\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 : Mark Sinambela<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"